Analisis Developmental State Terkait Implementasi Kebijakan Hilirisasi Industri Timah di Bangka Belitung

Dody Sulaiman, Media Wahyudi Askar, SIP, M.Sc., Ph.D.,

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan hilirisasi industri timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan kerangka Developmental State. Latar belakang penelitian ini adalah ketergantungan struktural terhadap ekspor timah mentah yang menyebabkan kerentanan ekonomi, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi sebagai strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah, mendorong transformasi industri, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti inefisiensi birokrasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dominasi kepentingan. Dengan pendekatan kualitatif dan metode desk review, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan publikasi media untuk menilai sejauh mana kebijakan hilirisasi mencerminkan karakteristik utama Developmental State, yaitu efisiensi birokrasi, otonomi kelembagaan, dan keterikatan negara dengan pelaku ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun negara hadir secara formal dalam merancang hilirisasi, keterbatasan kelembagaan di tingkat daerah menghambat efektivitas implementasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan dinamika politik-ekonomi turut memperlemah konsistensi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan hilirisasi timah sebagai strategi pembangunan sangat bergantung pada penguatan kapasitas negara, integrasi kebijakan pusat-daerah, serta komitmen jangka panjang terhadap pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil studi ini berkontribusi terhadap wacana akademik mengenai Developmental State di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi daerah berbasis sumber daya.

Kata kunci: Hilirisasi timah, developmental state, kebijakan industri, ekonomi politik.

This study examines the implementation of tin downstreaming policy in Bangka Belitung Province using the Developmental State framework. The research is driven by structural dependence on raw tin exports, which creates economic vulnerability, environmental degradation, and social inequality. The Indonesian government initiated downstreaming as a national strategy to increase value-added, support industrial transformation, and reduce resource dependency. However, its implementation encounters multiple challenges, including bureaucratic inefficiency, fragmented coordination between central and local governments, and the dominance of interests. Using a qualitative approach and desk review method, this research analyses policy documents, academic literature, and media coverage to assess the extent to which the downstreaming policy reflects key features of a Developmental State, namely bureaucratic efficiency, institutional autonomy, and embeddedness with economic actors. Findings indicate that despite the formal presence of the state in directing downstream policy, institutional limitations hinder effective implementation, especially at the regional level. Moreover, weak infrastructure, limited local capacity, and interest-based political dynamics reduce policy coherence and impact. This study concludes that the success of tin downstreaming as a development strategy depends on strengthening state capacity, improving policy coordination, and building long-term commitment to inclusive and sustainable industrial development. The findings contribute to the academic discourse on Developmental State in Indonesia and offer policy insights for enhancing institutional readiness in resource-based regions.

Keywords: Tin downstreaming, developmental state, industrial policy, political economy

Kata Kunci : Kata kunci: Hilirisasi timah, developmental state, kebijakan industri, ekonomi politik.