Analisis Dampak atas Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap Aspek Sosial - Kultural dan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata (Studi Kasus Kawasan Destinasi Wisata Canggu dan Seminyak, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)

Kukuh Budi Wirawan, Prof. (ret) Dr. Yeremias Torontuan Keban, S.U., M.U.R.P.

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) terhadap aspek sosio-kultural dan ekonomi masyarakat di kawasan destinasi wisata, dengan mengambil studi kasus di kawasan Canggu dan Seminyak, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kebijakan BVK yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan, seperti meningkatnya pelanggaran keimigrasian, alih fungsi lahan, persaingan usaha antara warga lokal dan asing, hingga terjadinya komodifikasi budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan BVK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BVK memang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing serta mendorong transformasi ekonomi masyarakat lokal dari sektor agraris ke sektor pariwisata. Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal akibat fenomena tourism leakage, yaitu pendapatan pariwisata yang lebih banyak mengalir kepada investor luar daerah dan asing. Di sisi lain, kebijakan ini belum mampu mengatasi isu seasonality yang berdampak pada ketidakamanan kerja masyarakat di sektor pariwisata.

Dari aspek sosial-kultural, peningkatan kunjungan wisatawan asing berkontribusi pada perubahan gaya hidup masyarakat, komodifikasi ritual keagamaan, serta menimbulkan sentimen negatif akibat perilaku wisatawan asing yang dinilai tidak menghormati norma dan adat lokal. Selain itu, fenomena overtourism turut mendorong komersialisasi ruang, kenaikan harga tanah, dan displacement masyarakat lokal. Temuan ini juga mengindikasikan adanya kegagalan kebijakan dalam memenuhi expected outcome, yang secara teoritis dapat dikategorikan sebagai incongruent implementation, yakni ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan, kesiapan administratif, dan dinamika lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan tata kelola Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan instrumen evaluasi dan pengawasan. Keterlibatan masyarakat lokal dan pelibatan kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat di kawasan destinasi wisata.

This study aims to analyze the impact of the visa-free policy (BVK) implementation on the socio-cultural and economic aspects of communities in tourist destination areas, with a case study in Canggu and Seminyak, Badung Regency, Bali Province. The BVK policy, regulated by Presidential Regulation Number 21 of 2016, was expected to boost foreign tourist arrivals and stimulate local economic growth through tourism. However, in practice, this policy has caused various unintended consequences, such as increased immigration violations, land use changes, business competition between locals and foreigners, and the commodification of local culture.

This research uses a qualitative case study approach, employing in-depth interviews, observations, and document analysis to gain a comprehensive understanding of the BVK policy's impact. The findings show that, although the policy increased the number of foreign visitors and shifted the local economy from agriculture to tourism, the financial benefits were not thoroughly enjoyed by locals due to tourism leakage, where most tourism revenue goes to external and foreign investors. Additionally, the policy has not addressed seasonality issues, which threaten job security for local tourism workers.

From a socio-cultural perspective, the increase in foreign tourists has led to lifestyle changes, the commercialization of religious rituals, and negative attitudes toward foreign visitors, who are perceived as disrespecting local norms and customs. Moreover, overtourism has caused over-commercialization of spaces, rising land prices, and displacement of residents. These findings also reveal a policy failure in achieving its intended goals, reflecting an incongruent implementation—a mismatch between policy objectives, administrative capacity, and local conditions.

This study underscores the need for better governance of the BVK policy, improved coordination among stakeholders, and stronger evaluation and monitoring tools. Involving local communities and integrating local wisdom into policy formulation are essential for ensuring sustainable tourism and community well-being in destination areas.

Kata Kunci : Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, Dampak Sosial - Kultural, Dampak Ekonomi, Pariwisata, Overtourism, Tourism Leakage, Incongruent Implementation