Menuju Transparansi Digital Portal Open Government Data Pemerintah Kota Yogyakarta

Winata Masniari Samosir, Prof. Dr. Gabriel Lele, S.I.P., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Di era pemerintahan digital, keterbukaan data menjadi kunci transparansi dan peningkatan partisipasi publik. Kota Yogyakarta melalui Portal Open Government Data (OGD)/Satu Data berupaya membangun ekosistem data yang terbuka dan terintegrasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi data, keterbatasan interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data yang belum optimal memunculkan pertanyaan: sejauh mana prinsip transparansi digital telah diterapkan, dan bagaimana kolaborasi lintas organisasi memengaruhi keberhasilan pengembangan portal OGD ini?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap fitur dan struktur portal Satu Data, wawancara semi-terstruktur dengan aktor kunci seperti Bappeda, Diskominfo, dan BPS, serta telaah terhadap dokumen kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik dan sistematis untuk mengevaluasi penerapan prinsip transparansi digital dalam setiap tahapan proses bisnis OGD serta menilai dinamika kolaboratif antarpemangku kepentingan dalam Forum Satu Data.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan portal OGD di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kolaborasi lintas organisasi yang nyata. Prinsip transparansi digital di Kota Yogyakarta baru terintegrasi secara parsial, dengan kekuatan pada tahap perencanaan dan pengumpulan data, tetapi masih lemah pada interoperabilitas, metadata, dan mekanisme umpan balik.

Kontribusi utama studi ini adalah pemetaan hubungan antara prinsip desain transparansi digital dan proses bisnis portal OGD, sekaligus menyoroti pentingnya sinergi Bappeda, Diskominfo, dan OPD sejak perencanaan hingga publikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa kolaborasi terarah dan berkelanjutan, portal OGD berisiko menjadi sekadar etalase data, bukan sarana transparansi digital yang inklusif dan bermakna.

In the era of digital governance, open data has become a key driver of transparency and enhanced public participation. The City of Yogyakarta, through its Open Government Data (OGD) / One Data Portal, seeks to build an open and integrated data ecosystem. However, challenges such as low data literacy, limited system interoperability, and the suboptimal use of data raise critical questions: to what extent have the principles of digital transparency been implemented, and how does cross-organizational collaboration influence the successful development of this OGD portal?

This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through direct observation of the Satu Data portal's features and structure, semi-structured interviews with key stakeholders such as Bappeda, Diskominfo, and BPS, as well as a review of relevant policy documents. Thematic and systematic analysis was conducted to assess the implementation of digital transparency principles across the business processes of OGD and to examine collaborative dynamics among stakeholders within the Satu Data Forum.

This study highlights that the success of local-level OGD portals is determined not only by technical aspects but also by genuine cross-organizational collaboration. The principles of digital transparency in Yogyakarta are only partially integrated, with strengths in the planning and data collection stages but weaknesses in interoperability, metadata, and feedback mechanisms. The study’s primary contribution lies in mapping the relationship between digital transparency design principles and the OGD portal’s business processes, while emphasizing the importance of synergy among Bappeda, Diskominfo, and OPD from planning through to data publication. The findings indicate that without directed and sustained collaboration, the OGD portal risks becoming merely a data showcase rather than a meaningful and inclusive instrument of digital transparency.

Kata Kunci : transparansi digital, open government data, satu data, interoperabilitas, kolaborasi lintas organisasi, pemerintahan digital