Efektivitas Penerapan Integrasi NPWP Dengan NIK Sebagai Instrumen Pajak Dalam Upaya Mengurangi Shadow Economy

Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

 

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai instrumen pajak dalam upaya mengurangi Shadow Economy di KPP Pratama Bantul, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan integrasi tersebut dalam konteks daerah yang memiliki tingkat ekonomi informal tinggi.

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan subjek terpilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan integrasi NIK dengan NPWP di KPP Pratama Bantul telah memiliki dasar hukum yang kokoh dan diimplementasikan melalui sistem administrasi digital yang semakin berkembang. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dihadapkan pada kendala teknis, beban administratif, serta rendahnya pemahaman wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM dan sektor informal, terhadap mekanisme aktivasi mandiri. Ketidaksesuaian data, keterbatasan sosialisasi, serta resistensi terhadap pendekatan birokratis turut menghambat keberhasilan implementasi. Walaupun terjadi peningkatan pelaporan SPT, integrasi ini belum menunjukkan korelasi langsung terhadap penurunan aktivitas shadow economy. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penguatan sistem validasi, perlindungan data yang kredibel, dan strategi edukasi berbasis komunitas untuk memperkuat kesadaran hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

This thesis aims to analyze the effectiveness of integrating the National Identity Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP) as a fiscal instrument to reduce the shadow economy at the Pratama Tax Office (KPP) Bantul, based on the provisions of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. The study also seeks to identify the challenges in implementing this integration policy in regions characterized by a high level of informal economic activity.

This research employs a normative-empirical legal method. The approaches used include the statute approach and the conceptual approach. Data collection was conducted through literature review and interviews with selected subjects using purposive sampling. The data were analyzed qualitatively using a descriptive method and inductive reasoning.

The results of the study indicate that the policy of integrating NIK with NPWP at KPP Pratama Bantul has a solid legal basis and is implemented through an increasingly developed digital administration system. However, its effectiveness is still faced with technical constraints, administrative burdens, and low understanding of taxpayers, especially among MSMEs and the informal sector, regarding the independent activation mechanism. Data inconsistencies, limited socialization, and resistance to bureaucratic approaches also hamper the success of implementation. Although there has been an increase in SPT reporting, this integration has not shown a direct correlation to a decrease in shadow economy activities. Therefore, the success of the policy is highly dependent on strengthening the validation system, credible data protection, and community-based education strategies to strengthen inclusive and sustainable legal awareness.

Kata Kunci : Efektivitas hukum, integrasi NIK–NPWP pajak, Shadow Economy, KPP Pratama Bantul.