Evaluasi Kriteria Penilaian Kota Layak Huni Kasus Kota Surakarta

Muhammad Farid Anshori, Dr. Yori Herwangi, S.T., M.URP

2025 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Kota Surakarta memperoleh predikat sebagai kota paling layak huni di Indonesia versi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) tahun 2022 dengan nilai indeks kelayakan mencapai 77 persen. Namun, pencapaian ini perlu ditinjau lebih lanjut karena masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal, seperti keberadaan kawasan permukiman kumuh, ketimpangan akses terhadap fasilitas dasar, dan sistem transportasi yang belum inklusif. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana penilaian kota layak huni mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kesesuaian antara indikator penilaian kota layak huni dan kondisi aktual di Kota Surakarta guna memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian kondisi eksisting Kota Surakarta dengan indikator penilaian kota layak huni dari IAP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari perencana kota, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara indikator ideal dan implementasi aktual di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara penilaian formal Kota Surakarta sebagai kota paling layak huni secara nasional dengan kondisi faktual di lapangan. Meskipun penyederhanaan indikator dalam kriteria penilaian Livable City Index memberikan kemudahan dalam analisis dan pengambilan kebijakan, integrasi sejumlah indikator berisiko mengaburkan kompleksitas persoalan kota yang sesungguhnya. Temuan utama menunjukkan bahwa aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keterjangkauan hunian menjadi dua titik lemah utama dalam pencapaian kelayakan huni Kota Surakarta. Proporsi RTH yang baru mencapai 9% serta keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni menunjukkan bahwa belum semua kelompok masyarakat merasakan manfaat dari status “layak huni” yang disematkan kepada kota ini. Oleh karena itu, penilaian kota layak huni ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual, serta menyesuaikan indikator agar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat secara lebih adil dan inklusif.

Surakarta City received the title of the most livable city in Indonesia according to the Indonesian Association of Planners (IAP) in 2022, with a livability index score reaching 77 percent. However, this achievement requires further scrutiny as there are still fundamental issues that remain inadequately addressed, such as the existence of slum settlements, unequal access to basic facilities, and a transportation system that lacks inclusivity. These conditions raise critical questions about the extent to which the livable city assessment reflects the actual reality on the ground. Therefore, it is important to evaluate the alignment between the livable city assessment indicators and the actual conditions in Surakarta to obtain a more objective and comprehensive picture.

This study employs a qualitative descriptive approach to evaluate the conformity between Surakarta's existing conditions and the livable city indicators issued by IAP. Data collection techniques include document analysis, field observation, and in-depth interviews with key informants comprising urban planners, academics, and representatives of the local government. Data were analyzed using triangulation methods to ensure the validity and reliability of the findings, and to identify the gaps between ideal indicators and actual implementation in the field.

The results indicate a clear discrepancy between the formal designation of Surakarta as the most livable city nationally and the factual conditions on the ground. While the simplification of indicators in the Livable City Index facilitates analysis and policymaking, the integration of several indicators risks obscuring the complexity of actual urban problems. The key findings reveal that Green Open Space (GOS) and housing affordability are the two major weaknesses in Surakarta’s livability achievement. With GOS coverage only reaching 9% and limited access to adequate housing for low-income communities, it is evident that not all societal groups benefit from the city's "livable" status. Therefore, future livable city assessments should adopt a more in-depth and contextual approach, with indicators that better reflect the real needs of the population in a fair and inclusive manner.

Kata Kunci : Ikatan Ahli Perencanaan, Kota Surakarta dan Livable City Indeks