Analisis Kebutuhan Tenaga dan Sarana Prasarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil dan Nias Barat Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan di Daerah Tertinggal

Cut Zakiah Azzahra, Dr. dr. Rustamaji, M.Kes.; Prof. Dr. Ika Puspita Sari, S.Si., M.Si., Apt.

2025 | Skripsi | PENDIDIKAN DOKTER

Latar Belakang: Kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi sektor kesehatan akan mempengaruhi 2 sektor IPM lain yaitu bidang pendidikan dan ekonomi. Data UNDP menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 113 dengan skor IPM 0,713 dari 193 negara yang diukur. Masalah lain yang dihadapi yaitu adanya ketimpangan dalam sektor kesehatan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan perbedaan angka Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) antar daerah di Indonesia. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan tenaga dan sarana prasarana kesehatan dalam rangka melihat kondisi nyata untuk pemgambilan kebijakan guna mencapai kemerataan sektor kesehatan di Indonesia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kebutuhan tenaga dan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nias Barat.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Departemen Kedokteran Keluarga dan Komunitas FKKMK UGM yang bekerja sama dengan Satker Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2018, data Badan Pusat Statistik, dan data Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh dan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil: Pada Kabupaten Aceh Singkil, sarana prasarana kesehatan yang belum terpenuhi dengan baik yaitu rumah sakit (RS) khusus bersalin, puskesmas rawat inap dan non rawat inap, puskesmas pembantu, poliklinik, dan apotek. Kemudian untuk jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil yang belum terpenuhi dengan baik antara lain tenaga sistem informasi kesehatan, pekarya, ahli laboratorium medik, tenaga promosi kesehatan, dan penata anestesi. Pada Kabupaten Nias Barat, sarana prasarana kesehatan yang belum terpenuhi dengan baik yaitu RS khusus bersalin, puskesmas non rawat inap, poliklinik, dan apotek. Sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Nias Barat yang belum terpenuhi dengan baik antara lain dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, tenaga kefarmasian, pekarya, ahli gizi, ahli laboratorium medik, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga sistem informasi kesehatan, dan radiografer. Kedua kabupaten masih mengalami kekurangan dari segi tenaga dan sarana prasarana kesehatan.

Kesimpulan: Ketersediaan tenaga dan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nias Barat keduanya belum terpenuhi secara optimal sesuai standar.

Background: Health is one of the indicators that used to measure Human Development Index (HDI). The condition of the health sector will affect the two others HDI sectors, such as education and economy. UNDP data showed that indonesia is still ranked on 113th with 0,713 HDI score out of 193 countries measured. Another issue faced is the inequality in Indonesia's health sector. This is evidenced by a gap score in Public Health Development Index (IPKM) among regions in Indonesia. Based on the mandate of Health Law No. 17 of 2023, the central dan regional governments are responsible for the availability and access to health service facilities as well as health information and education. Therefore, it is necessary to map the health workers dan health facility to assess the actual conditions. This data can later be used for policymaking by the government to achieve health equality in Indonesia.

Objective: This research aims to obtain an overview of health worker and facility need in Aceh Singkil and West Nias Regencies.

Method: This research is a qualitative descriptive study using secondary data. Data was obtained from the result of a survey conducted by the Department of Family and Community Medicine FKKMK UGM in collaboration with the Working Unit of the Directorate General of Development of Disadvantaged Areas, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia in 2018, Statistics Indonesia, and Directorate of Health Workforce Planning. This research took place in Aceh Singkil Regency in Aceh Province and West Nias Regency in North Sumatra Province.

Results: In Aceh Singkil Regency, the health facility that has not been adequately provided includes maternity hospital, inpatient and non-patient health center, supporting health center, polyclinic, and pharmacy. Furthermore, the types of healthcare workers that are still not optimally available are health information system personnel, support staff, medical laboratory specialist, health promotion officer, and anesthesia technologist. For Nias Barat Regency, there are types of health facility that has not been adequately provided such as maternity hospital, non-inpatient health center, polyclinic, and pharmacy. And for the types of healthcare workers that are still not optimally available are physician and/or primary care physician, dentist, internist, pediatrician, pharmacist, support staff, nutritionist, medical laboratory specialist, environmental sanitation personnel, health information system personnel, and radiographer. This study shows that both regencies are still experiencing shortages of health workers and health facilities.

Conclusion: The availability of the health workers and health facilities in Aceh Singkil and West Nias Regencies has not been optimally met according to the standards.

Kata Kunci : tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, Aceh Singkil, Nias Barat, standar pelayanan kesehatan.