Kepastian Hukum Atas Hak Buruh Yang Belum Dibayarkan Dalam Kepailitan dan Pkpu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Muhammad Erik Kantona, Prof. Dr.Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 terhadap hak pekerja/buruh dalam hal perusahaan mengalami keadaan PKPU atau Kepailitan dan kepastian hukum atas hak pekerja/buruh yang belum dibayarkan dalam PKPU dan Kepailitan.

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hukum Primer dan Sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen resmi, dan literatur yang relevan.

 

Hasil Penelitian ini menyimpulkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 telah mengubah kedudukan buruh dari kreditor konkuren menjadi kreditor yang didahulukan pembayarannya bahkan di atas kreditor separatis dalam hal upah yang belum dibayarkan. Perubahan ini secara normatif telah diakomodasi dalam Pasal 95 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang eksplisit, serta UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang belum direvisi secara menyeluruh menyebabkan ketidakpastian dalam praktik pemberesan harta pailit oleh Praktisi Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyesuaian hukum positif agar perlindungan terhadap hak-hak buruh dapat dijalankan secara konsisten dan efektif.

The purpose of this research is to determine and analyze the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 on the rights of workers/laborers event that the company experiences a state of PKPU or Bankruptcy and legal certainty regarding the rights of workers/laborers who have not been paid in PKPU and Bankruptcy.

This type of research is normative legal research presented descriptively. The data used in this research are Primary and Secondary legal data, with data collection techniques through library study methods of laws and regulations, scientific books, research results, official documents, and relevant literature as well.

The results of this research conclude that the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 has changed the position of workers from concurrent creditors to creditors whose payments are prioritized even above separatist creditors in terms of unpaid wages. This change has been normatively accommodated in Article 95 of Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. However, implementation in the field still faces obstacles due to the lack of explicit technical implementation guidelines, and Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU which has not been revised comprehensively, causing uncertainty in the practice of settling bankrupt assets by Practitioners. Therefore, it is necessary to harmonize regulations and adjust positive laws so that protection of workers' rights can be implemented consistently and effectively.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepailitan, Upah Pekerja, PKPU, Buruh