EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP TUGAS KHUSUS BUMN DITINJAU BERDASARKAN FUNGSI KEMANFAATAN HUKUM

Nawang Calistya Sari, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis perbedaan dan dampak dari tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada BUMN khususnya bidang konstruksi dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberlakukan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta implikasi penugasan khusus BUMN terhadap kinerja BUMN Karya di Indonesia yang ditinjau dari kemanfaatan umum. Dalam penelitian ini, penugasan khusus pada BUMN Karya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan BUMN apabila terdapat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak – pihak bertanggungjawab. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat memberikan efektivitas dan kemanfaatan untuk menyelesaikan penugasan khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari wawancara narasumber, peraturan perundang – undangan yang berlaku, putusan pengadilan, buku – buku dan hasil penelitian. Metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan praktik serta konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif berdasarkan data – data yang diperoleh yang dijelaskan secara deskriptif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 pengaturan norma lebih sederhana sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, namun setelah berlakunya pengaturan lebih komprehensif tentu berdampak terhadap kepastian hukum bagi BUMN Konstruksi untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah pusat. Kedua, penugasan khusus ini hanya lebih tepat diberikan kepada badan usaha BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum, dalam hal memberikan penugasan khusus kepada badan usaha berbentuk BUMN bukan merupakan BUMN Persero terbuka, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan pelindungan bagi kepentingan investor publik karena penugasan ini sering kali tidak layak secara bisnis dan justru merugikan keuangan BUMN yang diberikan penugasan. Tentu tata kelola perusahaan dan nama baik BUMN tetap terjaga di mata para investor. 

This research aims to find out, analyse the differences and impacts of special assignments given by the central government to SOEs, especially in the construction sector by comparing before and after the enactment of Law No. 6 of 2023 as well as the implications of SOE special assignments on the performance of SOEs in Indonesia in terms of public benefits. In this study, special assignments to BUMN Karya can cause losses to state finances and BUMN if there are arbitrary actions taken by responsible parties. The existence of applicable laws and regulations is expected to provide effectiveness and expediency to complete special assignments.

This research is a normative legal research. The research material consists of secondary data obtained from informant interviews, applicable laws and regulations, court decisions, books and research results. The method of approaching the problem is a comparative legal approach and a practical and conceptual approach. Data analysis uses a qualitative method based on the data obtained which is explained descriptively.

This research has conclusions: First, before the enactment of Law No. 6 of 2023, the norm regulation was simpler so that it could cause legal uncertainty in its implementation, but after the enactment of a more comprehensive regulation, it certainly had an impact on legal certainty for BUMN Construction to carry out special assignments from the central government. Second, this special assignment is only more appropriate for BUMN business entities in the form of Public Companies, in the case of granting special assignments to business entities in the form of BUMN that are not open Persero BUMN, with the aim of providing certainty and protection of the interests of public investors because these assignments are often not business feasible and are detrimental to the finances of the BUMN given the assignment. Of course, so that corporate governance and the good name of BUMN are maintained in the eyes of investors. 

Kata Kunci : BUMN, Cipta Kerja, Tugas Khusus, Efektivitas Pemberlakuan Undang – Undang, Kemanfaatan Umum