PELAKSANAAN PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP SISTEM REPERTORIUM DAN KLAPPER (STUDI KASUS NOTARIS SAR – KABUPATEN KULON PROGO)

Difa Aridlilhaq Asysyakiry, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap sistem repertorium dan klapper oleh notaris di Kabupaten Kulon Progo menimbulkan permasalahan akibat tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai bentuk pembukuan kedua dokumen tersebut. Salah satu kasus ditemukan pada Notaris SAR yang tidak membukukan repertorium dan klapper, yang berujung pada pengurangan poin kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria rumusan penilaian Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengawasan terhadap notaris terkait sistem repertorium dan klapper serta Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban notaris apabila klapper dan repertorium tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang diawali dengan analisis terhadap data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada MPD, notaris, dan narasumber terkait. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD memiliki kriteria penilaian administratif terhadap pencatatan dan pembukuan protokol notaris, meskipun tidak didukung regulasi teknis yang seragam. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan perlunya standarisasi bentuk dan sistem penyimpanan repertorium dan klapper, serta penegasan kewenangan pemberian sanksi agar pengawasan tidak menyalahi prosedur hukum. Disarankan agar organisasi profesi dan pemerintah menyusun pedoman teknis yang komprehensif serta memperkuat kesadaran notaris melalui pelatihan dan sistem digital yang terintegrasi.

The implementation of supervision by the Regional Supervisory Council (MPD) on the repertorium and clapper systems by notaries in Kulon Progo Regency has caused problems due to the lack of explicit provisions regarding the form of bookkeeping for these two documents. One such case was found with Notary SAR, who did not keep a repertory and klapper, resulting in a reduction of performance points. This study aims to identify and analyze the criteria for the assessment formulated by the Kulon Progo Regency Regional Supervisory Council in supervising notaries regarding the repertorium and clapper systems, as well as to understand and analyze the notary's accountability if the clapper and repertory are not in accordance with the legal provisions.

This research uses a juridical-empirical method, which begins with an analysis of secondary data, followed by the collection of primary data in the field using a qualitative approach, through literature studies and interviews with the MPD, notaries, and relevant sources. The research data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study show that the MPD has administrative assessment criteria for the recording and bookkeeping of notary protocols, although these are not supported by uniform technical regulations. The conclusion of this study states the need for standardization of the form and storage system of the repertorium and klapper , as well as a clarification of the authority to impose sanctions so that supervision does not violate legal procedures. It is recommended that professional organizations and the government develop comprehensive technical guidelines and strengthen notary awareness through training and an integrated digital system.

Kata Kunci : pengawasan notaris, repertorium, klapper, Majelis Pengawas Daerah, sanksi administratif