Pelindungan Hukum Debitur terkait Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022)

Fausta Wijaya, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini berisi tentang analisis pelindungan hukum debitur terkait tidak diberikannya salinan perjanjian kredit oleh bank (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022). Penelitian ini bertujan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim a quo yang mengalahkan Penggugat (debitur) telah sesuai dengan norma hukum perbankan yang berlaku di Indonesia, serta pelindungan hukum Penggugat (debitur) dalam kasus a quo terkait tidak diberikannya salianan perjanjian kredit oleh bank.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder ialah melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa buku, asas-asas, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapun analisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis, dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penelitian tesis ini memiliki kesimpulan: Pertama, pertimbangan hukum majelis hakim a quo yang mengalahkan penggugat (debitur) tidak sesuai dengan norma hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Putusan yang menyatakan bahwa tindakan bank bukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak diatur secara eksplisit dalam POJK No. 1/2013 tidak dapat dibenarkan, karena mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential principle), asas kepatutan dan asas-asas dasar hukum kontrak, sehingga tergolong sebagai putusan tanpa pertimbangan hukum yang memadai (onvoldoende gemotiveerd). Kedua, pelindungan hukum bagi debitur tidak optimal. Tidak diberikannya salinan perjanjian kredit menyebabkan debitur tidak dapat mengakses informasi terkait hak dan kewajibannya. Putusan Mahkamah Agung yang tidak melindungi debitur atas tindakan bank tersebut mencerminkan lemahnya pelindungan hukum sebelum berlakunya POJK No. 22/2023. Meskipun pengaturan saat itu belum secara eksplisit, seyogianya hak debitur selalu dilindungi dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif.

This research contains an analysis of the legal protection of debtors regarding to the failure to provide a copy of the credit agreement by the bank (case study of Supreme Court Decision Number 34K/Pdt/2022). This study aims to examine and analyze whether the legal considerations of the panel of judges a quo, which ruled against the plaintiff (debtor) are in accordance with the applicable banking legal norms in Indonesia, as well as the legal protection of the plaintiff (debtor) in a quo case concerning the bank’s failure to provide the copy of credit agreement.

This research is a normative legal study. The way to obtain secondary data is through literature research which is carried out by examining library materials such as books, legal principles, laws and regulations, and court decisions with permanent legal force. The research adopts a statutory and case approach. The data analysis uses a qualitative method and is presented in an analytical descriptive manner, with conclusions drawn deductively.

The Conclusions of this thesis are as follows: First, the legal considerations of the panel of judges a quo, which ruled against the plaintiff (debtor) are not in accordance with Indonesia’s prevailing banking law norms. The decision which states that the bank's actions are not an Unlawful Act due to the not explicitly regulated in POJK No. 1/2013 cannot be justified, because it ignores the prudential principle, the principle of propriety, and the fundamental principles of contract law, thus constituting a judgment lacking sufficient legal reasoning (onvoldoende gemotiveerd). Second, legal protection for debtors in the case a quo was not optimal. The failure to provide a copy of the credit agreement deprived the debtor of access to information regarding their rights and obligations. The Supreme Court's decision which failed to protect debtors against the bank’s negligence, highlights the weakness of legal protection prior to the enactment of POJK No. 22/2023. Although explicit regulations were lacking at that time, the debtor still have been protected based on the prudential principle and substantive justice. 

Kata Kunci : Salinan Perjanjian Kredit, Pelindungan Hukum, Prudential Principle, Onvoldoende Gemotiveerd, Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022, Copy of Credit Agreement, Legal Protection, Prudential Principle, Onvoldoende Gemotiveerd, Supreme Court Decision Num