Pewarisan Hak atas Tanah sebagai Objek Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) oleh WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn jo. Nomor 82/PDT/2019/PT YYK jis. Nomor 2006 K/Pdt/2020)

Fitri Halifah, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hak WNI keturunan Tionghoa selaku pemilik asal (trustor) atas tanah objek perjanjian pinjam nama (nominee agreement) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta menganalisis pelindungan hukum ahli waris yang sah dari trustor terhadap kepemilikan hak atas tanah warisan yang merupakan objek perjanjian pinjam nama.

 Jenis dari penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif atau doktrinal yang didukung dengan hasil wawancara dari narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menyajikan analisis terhadap permasalahan dan pelaksanaan hukum dalam putusan. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

                    Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam nama melanggar asas itikad baik dan syarat kausa yang halal, sehingga batal demi hukum karena bertujuan menghindari ketentuan yang berlaku. WNI nonpribumi, termasuk keturunan Tionghoa, dibatasi untuk memiliki Hak Milik atas tanah di DIY. Perjanjian pinjam nama yang digunakan untuk menghindari pembatasan ini merupakan bentuk penyelundupan hukum. Dalam sistem publikasi negatif, data fisik dan yuridis dalam sertifikat dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Mekanisme pelindungan hukum terhadap ahli waris menjadi tidak berjalan efektif karena keberadaan perjanjian pinjam nama justru menjadi dasar pengingkaran hak-hak ahli waris. Ketidaksesuaian antara kepemilikan formil dengan substantif menyebabkan hilangnya akses bagi ahli waris untuk mempertahankan kepentingannya secara hukum.

This legal research aims to identify and analyze the validity of the rights of Indonesian citizens of Chinese descent as the original owner (trustor) of land subject to a nominee agreement in the Special Region of Yogyakarta (DIY), as well as to examine the legal protection of the trustor’s legitimate heirs over inherited land rights that are the object of such an agreement.

This research adopts a juridical-normative or doctrinal method, supported by interviews with selected informants. This research is descriptive-analytical in nature, presenting an analysis of legal issues and implementation in court decisions. The research was conducted through a literature review to obtain secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical manner.

                The results of the study show that nominee agreements violate the principles of good faith and lawful cause, rendering them null and void as they are intended to circumvent existing legal provisions. Non-indigenous Indonesian citizens, including those of Chinese descent, are restricted from owning freehold land (Hak Milik) in DIY. The use of nominee agreements to evade such restrictions constitutes a form of legal evasion. Under the negative publication system, physical and juridical data contained in land certificates are deemed valid unless proven otherwise. Legal protection mechanisms for heirs become ineffective, as the existence of a nominee agreement serves as a basis for denying the heirs’ rights. The discrepancy between formal and substantive ownership results in the loss of the heirs’ ability to legally defend their interests.

Kata Kunci : Hukum Waris, Hukum Pertanahan, Hukum Agraria, Perjanjian Pinjam Nama, Penyelundupan Hukum.