Analisis Penegakan Kewajiban Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Dan Upaya Hukum Penyelenggara Navigasi Penerbangan Di Indonesia

Restian Adi Prabowo, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban pembayaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan dalam regulasi penerbangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum perikatan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara navigasi penerbangan di Indonesia dalam rangka penegakan kewajiban pembayaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini didapat melalui studi pustaka dan dari Perum LPPNPI. Metode pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan kasus. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yang disajikan secara deskriptif dan analitis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, pengaturan kewajiban pembayaran biaya PJNP dalam regulasi penerbangan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum perikatan merupakan dasar hukum yang menentukan kewajiban pembayaran biaya PJNP sebagai prestasi dalam perikatan layanan navigasi penerbangan antara Perum LPPNPI dan BUAU karena undang.undang. Adanya persetujuan kolektif atas mekanisme layanan sebagai acuan bersama dan dibuatnya service level agreement menjelaskan keberadaan perjanjian sebagai sumber perikatan tambahasan pada layanan navigasi penerbangan di Indonesia. Masalah ketidaksesuaian prestasi pembayaran biaya PJNP dari pihak BUAU memerlukan penegakan kewajiban pembayaran biaya PJNP dengan pelibatan berlakunya asas-asas hukum perjanjian, asas keseimbangan, serta teori keadilan. Kedua, dalam penegakan kewajiban pembayaran biaya PJNP, Perum LPPNPI melakukan beberapa upaya hukum penyelesaian dengan tetap memperhatikan asas-asas penerbangan. Upaya hukum dimaksud seperti peringatan tertulis kepada BUAU, permohonan pembinaan regulator penerbangan, penetapan bentuk apresiasi dan tindakan terhadap BUAU, penyusunan service level agreement, negosiasi dan mediasi, serta partisipasi aktif dalam proses PKPU dan kepailitan BUAU. 

The purpose of this research is to identify and analyze the regulation of payment obligations for air navigation charges under Indonesian aviation law from the perspective of the contracts law, and to analyze the legal remedies undertaken by the air navigation service provider in Indonesia in enforcing such payment obligations.

This study is a normative legal research. Data were obtained through literature research and from Perum LPPNPI. The approaches used include the conceptual approach, statutory approach, and case approach. Data analysis was conducted using qualitative methods, presented descriptively and analytically, with conclusions drawn through a deductive reasoning.

This research concludes: First, the regulation of payment obligations for air navigation charges in aviation regulations in Indonesia viewed from the perspective of contract law, serves as the legal basis that determines payment obligation for air navigation charges as a performance in the contractual relationship of air navigation services between Perum LPPNPI and BUAU as mandated by the law. The existence of a collective agreement on the air navigation service mechanism as a common reference along with the establishment of the service level agreement, clarify the presence of the agreement as an additional source of obligation in air navigation services in Indonesia. The issue of discrepancies in the performance of payment obligations for air navigation charges by BUAU necessitates the enforcement of the obligation to pay these charges, involving the application of key principles of contract law, the principles of balance, and fairness. Second, in enforcing payment obligation, Perum LPPNPI undertakes various legal remedies while upholding aviation principles. These remedies include written warnings to BUAU, request for regulatory oversight from aviation authorities, determining forms of appreciation and actions towards BUAU, formulation of a service level agreement, engaging in negotiation and mediation, as well as procedural involvement under suspension of payment (PKPU) and backruptcy of BUAU.

Kata Kunci : contract, regulation, agreement, law enforcement, aviation