Perlindungan Hukum Kreditor Yang Tidak Terdaftar Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Iktikad Buruk Debitor

Yusty Riana P, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan debitor yang beriktikad buruk dalam UUK PKPU serta untuk menganalisis serta memberikan solusi ideal perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam PKPU akibat iktikad buruk dari debitor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara narasumber yang menggunakan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah praktisi kepailitan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam praktik sering ditemukan adanya debitor yang beriktikad buruk dalam proses PKPU, namun UUK PKPU belum mengatur secara jelas dan pasti terkait debitor yang beriktikad buruk yang mengakibatkan kreditor tidak terdaftar dalam PKPU sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian dan ketidakpastian terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam PKPU akibat iktikad buruk dari debitor. 

Kesimpulan dalam penelitian ini: (1) UUK PKPU tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan debitor yang beriktikad buruk; (2) Ketentuan dalam UUK PKPU menyamakan akibat hukum putusan pengesahan perdamaian terhadap semua kreditor, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam PKPU. UUK PKPU belum memberikan pelindungan hukum yang memadai terhadap kreditor yang tidak terdaftar yang diakibatkan bukan karena kelalaian kreditor namun karena adanya iktikad buruk dari debitor. Eksistensi Pasal 286 UUK PKPU menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitor yang beriktikad buruk. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) UUK PKPU seharusnya lebih mempertegas kewajiban dari debitor untuk mengungkapkan seluruh informasi terkait debitor termasuk utang dan kreditornya, sehingga tidak hanya dipandang sebagai bentuk iktikad baik dari debitor saja; (2) Memaksimal pelaksanaan Pasal 285 ayat (2) UUK PKPU oleh hakim pemutus, atau melakukan revisi terhadap Pasal 286 UUK PKPU dengan mengatur bahwa kreditor yang tidak terdaftar akibat iktikad buruk debitor, tidak terikat pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan.

This research aims to determine and analyze the provisions related to debtors with bad intentions in the UUK PKPU and to determine and analyze and provide ideal solutions for legal protection for creditors who are not registered in the PKPU due to bad intentions from the debtor. This research is a normative legal research supported by interviews with informants using library research and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The resource persons in this research interview are bankruptcy practitioners. Data analysis was carried out qualitatively. 

The results of the research and discussion show that in practice, there are often debtors who have bad intentions in the PKPU process, but the UUK PKPU has not regulated clearly and definitely regarding debtors who have bad intentions which result in creditors not being registered in the PKPU so that it can cause losses and uncertainty for creditors who are not registered in the PKPU due to bad intentions from the debtor. Conclusions in this research: (1) The UUK PKPU does not provide clear regulations related to debtors with bad intentions; (2) The provisions in the UUK PKPU equate the legal consequences of the decision to ratify the peace agreement that arises for all creditors, both registered and unregistered in the PKPU. The UUK PKPU has not provided adequate legal protection for unregistered creditors who are not caused by the creditor's negligence but by the debtor's bad intentions. The existence of Article 286 of the UUK PKPU is a legal loophole that can be exploited by debtors with bad intentions. The suggestions in this research are: (1) The UUK PKPU should further emphasize the obligation of debtors to disclose all information related to the debtor including debts and creditors, so that it is not only seen as a form of good faith from the debtor; (2) Maximize the implementation of Article 285 paragraph (2) of the UUK PKPU by the deciding judge, or revise Article 286 of the UUK PKPU by regulating that creditors who are not registered due to the debtor's bad faith are not bound by the peace agreement that has been ratified.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor, Debitor Beriktikad Buruk, Kreditor Tidak Terdaftar, Legal Protection of Creditors, Bad Faith Debtors, Unregistered Creditors