ANALISIS PENGATURAN MEKANISME CUT LOSS DAN UNREALIZED LOSS SEBAGAI BUSINESS JUDGMENT RULE PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Muhammad Taufik Herry Isnawan, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan mekanisme cut loss dan unrealized loss dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian difokuskan pada bagaimana pengaturan tersebut mendukung pengambilan keputusan pengelolan program pensiun yang terkait dengan keuangan negara dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, sekaligus mengkaji problem standar pembuktian pada UU Tipikor yang berpotensi menarik persoalan administratif atau perdata ke ranah pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan parameter normatif yang ideal agar cut loss dapat dilakukan sebagai bagian dari business judgment rule oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan praktisi investasi, akademisi, serta aparat penegak hukum. Analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaian teori dan praktik dalam penerapan cut loss dan unrealized loss pada pengelolaan dana jaminan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme cut loss dan unrealized loss dalam UU P2SK sudah memberikan legitimasi normatif atas prinsip business judgment rule bagi pengelola dana. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena masih minimnya parameter teknis dan prosedur standar. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan norma lanjutan dan standar operasional prosedur (SOP) agar pengelola investasi dapat bertindak secara optimal tanpa kekhawatiran akan risiko pidana akibat problem standar pembuktian pada UU Tipikor.

This study aims to analyze the effectiveness of the regulation of cut loss and unrealized loss mechanisms in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). This research focuses on how these provisions support decision-making by pension program managers related to state finances while upholading the principle of accountability, and also examines the problem of proof standards in the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) which may lead to administrative or civil matters being drawn into the criminal domain. In addition, this study aims to formulate ideal normative parameters so that cut loss can be implemented as part of the business judgment rule by BPJS Ketenagakerjaan.

This research applies a normative-empirical juridical method with qualitative approach. Data were collected through literature studies, analysis of legislation, and interviews with investment practitioners, academics, and law enforcement officials. The analysis examines the alignment betweeng theory and practice in implementing cut loss and unrealized loss in social security fund management.

The results show that the regulation of cut loss and unrealized loss mechanisms in UU P2SK provides normative legitimacy for the business judgment rule principle for fund managers. However, the regulation is not yet fully operational due to the lack of technical parameters and standard procedures. Therefore, further formulation of norms and standard operating procedures (SOP) is necessary so that investment managers can act optimally without fear of criminal liability due to problems in proof standards under the Anti Corruption Law.

Kata Kunci : cut loss, unrealized loss, business judgment rule, BPJS Ketenagakerjaan