Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Beth Septian Batee, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kontrak kerja konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan menganalisis implikasi hukum atas pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Cara memperoleh data sekunder dengan melakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang didukung data narasumber dengan melakukan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, menilai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perumusan masalah, dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian memaparkan: Pertama, bahwa kontrak kerja konstruksi yang proses perancangannya tidak sesuai Pasal 47 UUJK secara yuridis normatif tetap sah dan berlaku bagi para pihak selama terpenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik serta memuat unsur essensialia, sedangkan unsur naturalia dan accidentalia tetap dapat diberlakukan meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit. Kedua, implikasi hukum terhadap kontrak kerja konstruksi yang tidak sesuai Pasal 47 UUJK tidak serta merta membatalkan perjanjian dan tetap mengikat para pihak yang membuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 47 UUJK merupakan lex imperfecta yang tidak memiliki kewajiban hukum dan tidak diatur adanya sanksi pidana, perdata maupun administratif.

This study aims to examine and analyze the validity of construction work contracts that do not comply with the provisions of Article 47 of Law Number 2 of 2017 on Construction Services, as well as to analyze the legal implications of executing construction work contracts that fail to meet these requirements.

This research adopts a normative juridical approach. Data collection is conducted through the study of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by expert sources. The analysis method employed is qualitative, which involves describing and evaluating legislation relevant to the problem formulation, followed by drawing conclusions through a deductive approach.

The research findings reveal the following: First, that construction work contracts whose drafting process does not comply with Article 47 of the Construction Services Law (UUJK) remain legally valid and binding on the parties from a normative juridical perspective, provided that the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) are fulfilled. This includes adherence to the principles of freedom of contract and good faith, as well as the inclusion of essentialia elements, while naturalia and accidentalia elements may still be enforceable even if not explicitly stated. Second, the legal implications of construction work contracts that do not conform to Article 47 of the UUJK do not automatically nullify the agreement and remain binding on the parties in accordance with Article 1338 of the Civil Code. This is due to the fact that Article 47 of the UUJK constitutes a lex imperfecta, which does not impose legal obligations nor stipulate criminal, civil, or administrative sanctions

Kata Kunci : Keabsahan Hukum, Kontrak Kerja Konstruksi, Klausul, Implikasi Hukum