Pengaturan Force Majeure terhadap Pemenuhan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Jual Beli Pengadaan Batubara antara PT PLN (Persero) dengan PT Bukit Asam (Persero), Tbk

Anggitya Abimanyu Andana, Dr. Raden Ajeng Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan force majeure dalam Pasal 13 PJBB dapat melindungi para pihak dari risiko ketidakpastian. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis klausul ketentuan force majeure dalam Pasal 13 PJBB telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas dalam hukum perjanjian Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada studi dokumen dan norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan. Metode analisis terhadap hasil penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, ketentuan force majeure dalam Pasal 13 PJBB antara PT PLN (Persero) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan instrumen hukum penting yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menghadapi risiko eksternal maupun internal, serta mencerminkan asas kebebasan berkontrak, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Kedua, meskipun sebagian besar ketentuannya telah adil dan sesuai prinsip keadilan, kepatutan, dan itikad baik dalam KUHPerdata, masih terdapat klausul seperti ayat 13.7 dan 13.6 yang menimbulkan ketimpangan, sehingga perlu disempurnakan agar mencerminkan proporsionalitas dan keadilan kontraktual secara utuh.

The purpose of this legal writing is to examine and analyze whether the force majeure provisions in Article 13 of the PJBB can protect the parties from the risk of uncertainty. Another objective is to assess whether the force majeure clause in Article 13 complies with the Principle of Proportionality in Indonesian contract law. This research is descriptive in nature, using a normative juridical approach. Normative juridical research focuses on the study of written documents and legal norms, aiming to examine laws, legal concepts, and court decisions. The analysis method applied is qualitative.

Based on the research findings, two conclusions can be drawn. First, the force majeure provisions in Article 13 of the PJBB between PT PLN (Persero) and PT Bukit Asam (Persero) Tbk serve as an important legal instrument that offers protection and legal certainty in facing both external and internal risks. These provisions reflect the principles of freedom of contract, proportionality, and legal certainty.

Second, although most of the clauses are considered fair and in line with the principles of justice, reasonableness, and good faith under the Indonesian Civil Code, there are still some provisions—specifically paragraphs 13.6 and 13.7—that create imbalance. Therefore, these clauses should be improved to ensure proportionality and full contractual justice.

Kata Kunci : Force Majeure, Asas Proporsionalitas, Perjanjian Jual Beli Batu Bara, Force Majeure, Principle of Proportionality, Coal Sale and Purchase Agreement.