Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan Penyidikan Perkara Pidana Militer

Alip Nurrasyid Suseno, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Keberadaan Pasal 66 UUJN-P telah menjadi norma hukum positif dimana keberadaannya menjadi hakum acara dalam hal pemeriksaan penegakan hukum pidana/pidana Militer yang melibatkan profesi Notaris haruslah melalui tahapan pengajuan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan berlaku tidak hanya pada tindak pidana melainkan juga tindak pidana Militer yang bersinggungan dengan profesi Notaris. Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 66 UUJN-P dapat menyebabkan pemeriksaan tersebut tidak absah bahkan dalam perspektif hukum acara pemeriksaan tersebut bisa dianggap cacat formil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan implikasi hukum pemeriksaan Notaris sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan perkara pidana Militer yang tidak disertai dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris serta keadaan ideal seharusnya penerapan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan undang- undang (statute approach) dengan memberikan preskripsi berkaitan pemeriksaan Notaris sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan perkara pidana Militer yang tidak disertai dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, Landasan hukum pemeriksaan Notaris sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan perkara pidana Militer dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris telah memiliki dasar pengaturan yang berupa: Pasal 66 UUJN-P, Permenkumham No 7 Tahun 2016 dan, Permenkumham No 17 Tahun 2021. Dengan keberadaan landasan hukum yang sudah cukup kuat tersebut membawa implikasi Hukum pemeriksaan Notaris sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan perkara pidana Militer tidak disertai dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris akan menjadi cacat formil dan memiliki potensi tidak absah. Kedua, Penerapan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan Notaris sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan perkara pidana Militer di masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi keberadaan Pasal 66 UUJN-P belum ditindaklanjuti oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih teknis yang memiliki daya ikat kuat; Permenkumham No 7 Tahun 2016 belum secara tegas menyebutkan bahwa Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Pengadilan Militer juga tunduk kepadanya; Problematika Pemeriksaan Koneksitas Pidana Umum dan Pidana Militer; Ketentuan Hukum Acara Militer belum mengakomodir ketentuan dalam Pasal 66 UUJN-P dan Kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris yang belum terstruktur sempurna dan lokasi kantor yang belum merata di setiap Kabupaten/Kota.

The existence of Article 66 UUJN-P has become a positive legal norm where its existence becomes a procedural judge in the case of criminal law enforcement examination/military criminal involving the notary profession must go through the stages of submitting an application to the Notary Honorary Council. The provisions apply not only to criminal acts but also military criminal acts that intersect with the notary profession. Failure to comply with the provisions of Article 66 UUJN-P can cause the examination to be invalid and even from a procedural law perspective the examination can be considered formally flawed.

The purpose of this study is to determine and analyze the basis and legal implications of the examination of a notary as a witness for the purposes of investigating military criminal cases that are not accompanied by the approval of the Notary Honorary Council and the ideal conditions for the application of the Notary Honorary Council's approval in the future. The research method used is normative legal research, namely a literature study with a statute approach by providing prescriptions related to the examination of a notary as a witness for the purposes of investigating military criminal cases that are not accompanied by the approval of the Notary Honorary Council.

This study obtained two conclusions. First, the legal basis for examining notaries as witnesses for the purposes of investigating military criminal cases with the approval of the notary's honorary council has a regulatory basis in the form of: Article 66 of the UUJN-P, Permenkumham No. 7 of 2016 and, Permenkumham No. 17 of 2021. With the existence of a fairly strong legal basis, it has legal implications that the examination of notaries as witnesses for the purposes of investigating military criminal cases without the approval of the notary's honorary council will be formally flawed and has the potential to be invalid. Second, the application of the approval of the Notary's Honorary Council in the examination of notaries as witnesses for the purposes of investigating military criminal cases in the future cannot be separated from the factors that influence it, including the existence of Article 66 of the UUJN-P which has not been followed up by more technical laws and regulations that have strong binding force; Permenkumham No. 7 of 2016 has not expressly stated that the Military Police, Military Auditors, and Military Court Judges are also subject to it; Problems of Examination of General Criminal and Military Criminal Connections; The provisions of the Military Procedure Law have not accommodated the provisions in Article 66 of the UUJN-P and the Institution of the Notary Honorary Council which is not yet perfectly structured and the location of the offices is not evenly distributed in each Regency/City.

Kata Kunci : Military Justice, Notary Honorary Council, Military Crimes.