Ketimpangan pendapatan Kabupaten dan Kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan pasca berlakunya UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.34 Tahun 2000

PUTARTA, Pulasna, Prof.Dr. Mardiasmo, MBA

2004 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di propinsi DIY dengan indeks Williamson serta mengukur dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mampu menjadi prediktor tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di DIY. Pemilihan lokasi DIY didasarkan karena propinsi DIY merupakan salah satu propinsi di pulau Jawa dengan pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi dengan sumbangan terbesar dari sektor pertanian kemudian disusul sektor industri dan sektor-sektor lainnya. Periode pengamatan dalam studi ini dilakukan dari tahun 1988-2002 sebagai dampak dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 serta UU No. 34 Tahun 2000. Hipotesis yang diajukan meliputi pendugaan bahwa besar kecilnya penerimaan pemerintah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pajak Daerah, Retribusi, DAU dan DAK serta Belanja pemerintah Daerah propinsi DIY mampu menjadi prediktor tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di propinsi DIY. Hipotesis selanjutnya berupa pendugaan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari Pajak daerah merupakan faktor yang paling mampu mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hipotesis terakhir adalah pendugaan bahwa kenaikan penerimaan pemerintah yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK serta Belanja Pemerintah mampu menjadi prediktor dalam tingginya ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di propinsi DIY. Alat analisis yang digunakan untuk menguji studi ini menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis yang meliputi Evaluasi Signifikansi Diskriminasi, Analisis Uji Toleransi, Analisis Variabel Masuk dan Tidak Masuk dalam Fungsi Diskriminan, Estimasi Fungsi Diskriminan dan Menduga Kesesuaian, Fungsi-fungsi Canonical Discrimination pada Centroid Group, Interpretasi Model Diskriminan dan Analisis Hasil Klasifikasi. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya UU No 25 th 1999 dan UU No. 34 Tahun 2000, justru meningkatkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota di DIY. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa DAK tak mampu menjelaskan sebagai prediktor tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di DIY sehingga hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Bagi Hasil Pajak, Retribusi, Pajak Daerah, Belanja Pemerintah dan DAU merupakan prediktor tingginya ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan prediktor rendahnya ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di DIY. Metode Stepwise menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak ternyata merupakan prediktor dominan tingginya ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota

This study aims at measuring the inter-regency income gap in the Special Province of Yogyakarta by means of Williamson index and indentifying dominant factors which can influence and distinguish the level of among regencies in the Special Province and City of Yogyakarta (DIY). The location is selected for the province is one of the provinces in Java with high Gross Regional Income (PDRB) and the highest contrtibution from agriculture sector followed by industry and then the other sectors. The observation period was conducted since 1988 to 2002 as an impact to the release government policy of regional finance management under UU no. 25, 1999 and UU no 34, 2000. The proposed hypotheses include assumption that the local government income size of tax and non-tax joint ventures, local taxes, changes, general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK) as well as the provincial government (DIY) expenditures, which could interfere the size of interregency income in Special Procince and City of Yogyakarta. The last hypothesis is an assumption that governmental income from tax and non-tax joint ventures, local taxes is the most influencing factor to the size of inter-regency income in the Special Province and City of Yogyakarta. The analysis tool used to examine this study is Multiple Discriminant Analysis Method which includes Significance-Discrimination Evaluation, Analysis of Variables in the Discriminant Function, Suitability Estimation and Assumption, Canonical Discrimination Functions on Centroid Group, Discriminant Model Interpretation and Classification Result Analysis. The obtained result shows that UU no. 25, 1999 and UU no 34, 2000 increases the inter-regency income in the Special Province and City of Yogyakarta. The data show that local taxes and Special Allocation Fund (DAK) could not explain as dominant factors which influence the gap so that the proposed hypothesis is not proven. Changes is found as the most dominant factor influencing the gap both in the high and low categories, followed by governmental expenditures and General Allocation Fund (DAU).

Kata Kunci : Pendapatan Daerah,UU No25 Tahun 1992 dan UU No34 Tahun 2000, Williamson Index, Tax and Non-tax Joint Ventures, Changes, Local Taxes, Governmental Expenditures, General Allocation Fund, Special Allocation Fund