MEKANISME PENANGANAN PENYIKSAAN YANG DIALAMI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIAMEKANISME PENANGANAN PENYIKSAAN YANG DIALAMI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Fadhli Muhaimin Ishaq, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penanganan penyiksaan yang dialami oleh tersangka dalam proses peradilan di Indonesia, sekaligus menganalisis prospek mekanisme penanganan kedepan. Praktik penyiksaan yang masih terjadi dalam proses peradilan menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, sehingga kajian ini menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dan pendekatan deskriptif-preskriptif, penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, KontraS, dan Komnas HAM. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, mekanisme penanganan penyiksaan dalam proses peradilan di Indonesia saat ini mencakup jalur peradilan pidana dan mekanisme HAM oleh Komnas HAM, kedua mekanisme ini tidak saling menegasikan melainkan saling melengkapi. Kedua, dalam menjawab keterbatasan struktural dan hukum yang ada, penelitian ini merekomendasikan empat strategi penguatan mekanisme ke depan: (a) penguatan hak tersangka melalui jaminan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, (b) Penguatan kerangka hukum dengan menerapkan exclusionary rule dalam hukum acara pidana sebagai mekanisme pembuktian yang berkeadilan (c) penguatan terhadap mekanisme praperadilan serta (d) ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) guna memperkuat mandat pengawasan institusional terhadap praktik penyiksaan. Strategi ini diproyeksikan mendorong transformasi sistem peradilan pidana menuju kerangka due process of law yang substansial dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

This study aims to identify the mechanisms for addressing torture experienced by suspects during the criminal justice process in Indonesia, while also analyzing the prospects for future improvements. The continued occurrence of torture within the justice process indicates that the legal system has not yet fully ensured the protection of suspects' rights, making this research essential to promote the development of more accountable mechanisms that are oriented toward the protection of human rights. This study employs a normative-empirical method and a descriptive-prescriptive approach, the research draws upon primary data obtained through in-depth interviews with representatives from LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, KontraS, and the National Human Rights Commission (Komnas HAM). The research yields two key findings. First, the current mechanisms for addressing torture encompass both the criminal justice pathway and the human rights mechanism operated by Komnas HAM. These mechanisms are not mutually exclusive but rather complementary in nature. Second, in response to existing structural and legal limitations, the study proposes four strategies to enhance future mechanisms: (a) strengthening suspects’ rights through guaranteed legal aid from the outset of interrogation; (b) reinforcing the legal framework by introducing the exclusionary rule in criminal procedural law to ensure fair evidentiary standards; (c) enhancing the effectiveness of pretrial mechanisms; and (d) ratifying the Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) to reinforce institutional oversight mandates against torture. These strategies are projected to support the transformation of Indonesia’s criminal justice system toward a substantive due process framework rooted in human rights protection

Kata Kunci : Penyiksaan, Sistem Peradilan Pidana, Mekanisme Penanganan, Hak Asasi Manusia/ Torture, Criminal Justice System, Accountability Mechanism Human Rights