Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Swakelola antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar dengan Pegawai Negeri Sipil Dosen X (Kontrak Nomor: B/1388/UN57.L1/DT.06.01/2023)
Thomas Aquino Januarian, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
2025 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis keabsahan perjanjian
pengadaan barang dan jasa secara swakeola antara Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar dan Pegawai Negeri Sipil Dosen X menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan rezim pengaturan pengadaan barang dan
jasa pemerintah serta menganalisis penerapan asas proporsionalitas pada kontrak
tersebut
Penelitian ini
merupakan penelitian normative-empiris yang menggunakan bahan penelitian dengan
jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian
lapangan melalui metode wawancara yang dilakukan kepada responden. Data
sekunder diperoleh melalui studi keputsakaan berbagai sumber yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, maupun buku yang memuat diskursus
mengenai perjanjian formiil. Kedua jenis data tersebut dianalissi dengan metode
kualitatif dan dielaborasi dengan pendekatan deskriptif.
Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukan syarat subjektif kesepakatan para pihak dan syarat objektif kausa yang halal tidak. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian formiil ini dinyatakan batal demi hukum dan tidak pernah lahir hubungan hukum antara Pelaksana Swakelola dengan Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Tidar Selain itu parsialitas implementasi asas proporsionalitas dalam kontrak ini terjadi pada tahap pra-kontraktual dan pasca kontraktual sehingga memberikan pembatasan bagi Pelaksana Swakelola untuk menyatakan pertukaran rancangan klausula kontrak secara penuh.
agreement for
the procurement of goods and services on a self-managed basis between the
Research and Community Service Institute of Tidar University and Civil Servant
Lecturer X according to the Civil Code and the regulatory regime for government
procurement of goods and services and analyze the application of the principle
of proportionality to the contract.
The research
uses materials with both primary and secondary data types. Primary data is
obtained through field research and interviews with respondents. Secondary data
is obtained through library studies of various sources, including laws and
regulations, journal articles, and books discussing formal agreements. Both
types of data were analyzed using qualitative methods with a descriptive
approach.
The results of the analysis in this study show that the subjective requirements of the agreement of the parties and the objective requirements of legal clause are not fulfilled. Therefore, based on Article 1381 of the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), this formal agreement is declared null and void and no legal relationship was ever born between the Self-Management Executor (Pelaksana Swakelola) and the Commitment Making Officer (Pejabat Pembuat Komitmen) of LPPM Universitas Tidar. In addition, the partiality of the implementation of the principle of proportionality in this contract occurs at the pre-contractual and post-contractual stages so that it provides restrictions for the Self-Management Executor to state the exchange of draft contract clauses in full.
Kata Kunci : Kata Kunci: Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Swakelola, Asas Proporsionalitas, Kontrak Publik
