Prospek Perluasan Rezim Perlindungan Pengungsi Terdampak Iklim pada Konvensi Pengungsi 1951: Studi Mandat United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) Tahun 2023

Inas Affazul Muna, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S. H., LL. M

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Fenomena perubahan iklim telah menimbulkan konsekuensi multidimensi dalam tatanan hukum internasional, khususnya terkait rezim perlindungan pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek perluasan rezim perlindungan pengungsi terhadap individu terdampak perubahan iklim melalui studi atas mandat UNHCR 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deskriptif terhadap interpretasi Konvensi Pengungsi 1951 serta dokumen mandat UNHCR 2023 yang didukung oleh teori Dynamic Evolution of Treaty Law dan teori Functional Autonomy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun frasa persecution dalam Konvensi 1951 bersifat terbatas, terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan ekspansi makna berdasarkan teori dynamic evolution of treaty law dan doktrin rebus sic stantibus. Mandat UNHCR 2023, sebagai soft law, memberikan arah baru dalam diskursus perlindungan pengungsi iklim dan telah memperoleh legitimasi melalui respons negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perlindungan pengungsi dapat dilakukan melalui penguatan soft law, konsensus negara, serta konstruksi narasi hukum progresif. Rekomendasinya mencakup perlunya strategi internasional dan regional untuk mendukung interpretasi inklusif serta mendorong transformasi soft law menjadi norma kebiasaan internasional yang mengikat.

Kata Kunci: Pengungsi Terdampak Iklim, Mandat UNHCR 2023, Interpretasi Evolutif dan Otonomi Fungsional.

The phenomenon of climate change has generated multidimensional consequences in international law, particularly regarding the refugee protection regime. This thesis aims to examine the prospects for expanding the refugee protection regime to encompass individuals displaced by climate change, using the 2023 UNHCR mandate as a case study. This study applies a normative legal research approach combined with descriptive qualitative analysis on the 1951 Refugee Convention and the evolving discourse on climate-induced displacement, supported by the theories of Dynamic Evolution of Treaty Law and Functional Autonomy Theory. The findings indicate that although the term persecution under the Convention remains narrowly defined, there exists interpretative space to broaden its scope through the theory of dynamic evolution of treaty law and the doctrine of rebus sic stantibus. The 2023 UNHCR mandate, as a form of soft law, provides a normative pathway to enhance protection for climate-affected populations and has gaine

Keywords: Climate Affected Refugees, UNHCR 2023 Mandate, Treaty Interpretation and Functional Autonomy.

Kata Kunci : Pengungsi Terdampak Iklim, Mandat UNHCR 2023, Interpretasi Evolutif dan Otonomi Fungsional.