Penerapan The European Union On Deforestation-Free Regulation Terhadap Prinsip Most Favored Nation Pada Produk Ekspor Kelapa Sawit Indonesia

Muhammad Arkan Haidar, Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M.Ph.D

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Kebijakan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) merupakan salah satu bentuk komitmen Uni Eropa dalam menanggulangi perubahan iklim global melalui pengawasan rantai pasok produk bebas deforestasi. Namun, penerapan EUDR yang hanya mengatur tujuh komoditas tertentu, termasuk minyak kelapa sawit, tanpa mencakup minyak nabati lainnya seperti rapeseed oil, menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip Most Favored Nation (MFN) sebagaimana diatur dalam Pasal I:1 GATT 1994. Berdasarkan parameter like product dan prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional, EUDR berpotensi memberikan perlakuan tidak setara terhadap produk sawit Indonesia dibandingkan dengan komoditas sejenis lainnya.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis apakah kebijakan EUDR dapat dibenarkan sebagai bentuk pengecualian yang diatur dalam Pasal XX huruf (b) dan (g) GATT 1994. Meskipun kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, penerapannya harus tetap memenuhi ketentuan chapeau Pasal XX yang melarang penerapan kebijakan secara diskriminatif maupun menjadi hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional. Berdasarkan analisis, EUDR belum sepenuhnya memenuhi prinsip non-diskriminasi karena tidak memberikan perlakuan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan prinsip hukum dan analisis yuridis terhadap regulasi internasional. Temuan penelitianini menunjukkan bahwa meskipun tujuan EUDR dapat dibenarkan dalam kerangka pengecualian Pasal XX GATT 1994, pelaksanaannya berpotensi melanggar prinsip MFN dan menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak sejalan dengan sistem hukum perdagangan internasional dalam WTO. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah diplomasi dan penyusunan kebijakan nasional yang adaptif untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam forum perdagangan global.

The European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) is part of the European Union’s climate policy to ensure that products circulating in its market are free from deforestation. However, the regulation selectively applies only to seven commodities, including palm oil, while excluding other similar vegetable oils such as rapeseed oil. This raises legal concerns regarding its compatibility with the Most Favored Nation (MFN) principle as stipulated under Article I:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Through an analysis of the “like product” concept and the non-discrimination principle, this study finds that EUDR may result in unequal treatment of Indonesian palm oil exports, potentially violating the MFN principle.

This research further examines whether the EUDR can be justified under the general exceptions provided in Article XX, particularly subparagraphs (b) and (g) of GATT 1994, which allow for trade-restrictive measures aimed at protecting human, animal or plant life, and conserving natural resources. Although environmental protection is a legitimate policy objective, such measures must comply with the chapeau of Article XX to avoid arbitrary discrimination or disguised trade restrictions. Based on the analysis, the EUDR has not fully fulfilled the principle of non-discrimination because it does not provide discriminatory treatment for Indonesian palm oil products.

This study employs normative legal research using a comparative legal approach and doctrinal analysis. The findings demonstrate that while EUDR may be pursued under environmental justifications, its implementation risks contravening WTO law by breaching the MFN principle and creating de facto trade barriers. Therefore, the study highlights the importance of legal reform and international negotiation to ensure fair and sustainable trade relations for Indonesian palm oil products in the global market.

Kata Kunci : Kata Kunci: EUDR, Most Favored Nation, GATT 1994, Kelapa Sawit, WTO