PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUMBA BARAT

Veronica Melany Putri Wibowo, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR), Ph.D

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sumba Barat terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan anak perempuan di Kabupaten Sumba Barat dan menganalisis penyidikan yang seharusnya dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak Perempuan di Kabupaten Sumba Barat di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data di lapangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian memperoleh dua  kesimpulan. Pertama, problematika yang dihadapi Kepolisian Resor Sumba Barat dalam proses penindakan hukum terhadap eksploitasi anak perempuan melalui perdagangan manusia adalah keterbatasan fasilitas, saksi kurang kooperatif, ketakutan masyarakat terhadap aparat kepolisian, minimnya alat bukti serta minimnya peran Masyarakat. Kedua, penegakan hukum terhadap perdagangan anak perempuan di  Kabupaten Sumba Barat  di masa mendatang memerlukan kerja sama antarsektor yang kuat. Meskipun Kepolisian Sumba Barat memiliki wewenang penyidikan, tantangan seperti akses sulit di pedesaan dan rendahnya kesadaran masyarakat menghambat pengumpulan bukti. Kerja sama  Dinas Sosial, DP5A, Dinas Ketenagakerjaan, dan lembaga swasta menjadi sangat penting untuk mendukung proses penyidikan melalui upaya pencegahan, edukasi, dan pendampingan.

This study aims to identify and analyze the challenges faced by the West Sumba Police in enforcing the law on child trafficking in West Sumba Regency and to analyze the investigations that should be conducted in future law enforcement against child trafficking in West Sumba Regency.

This study employed a normative-empirical legal research method, an approach that emphasizes field data collection. Primary data was obtained through field research, while secondary data was collected through literature review.

The research results obtained two conclustions. First, the problems faced by the West Sumba Police in the process of legal action against the exploitation of child through human trafficking are limited facilities, uncooperative victims and families, public fear of the police, inadequate data, and minimal community involvement. Second, law enforcement against the illegal practice of child trafficking in West Sumba Regency require strong intersectoral collaboration. Although the West Sumba Police have investigative authority, challenges such as difficult access in rural areas and low public awareness hinder evidence collection. Cooperation between the Social Services Agency, DP5A, the Manpower Agency, and private institutions is crucial to support the investigation process through prevention, education, and assistance efforts.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Anak, Kepolisian.