Analisis Pengaturan Pengolahan Limbah Patologis Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Muslim

RIZQI AKBAR NUR IMAM, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengolahan limbah patologis pada Peraturan KLHK Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 dan Buku Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah ditinjau menurut ketentuan Hukum Islam, serta untuk mengetahui urgensi pengaturan pengolahan limbah patologis berdasarkan ketentuan Hukum Islam dalam mendukung perlindungan konsumen muslim.

    Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: l07/DSN-MUIIX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Buku Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Data sekunder tersebut didukung dengan data penunjang berupa studi kepustakaan dan hasil wawancara terhadap narasumber.

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan Pengaturan Pengolahan limbah patologis pada peraturan menteri LHK Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena penggunaan insinerator memenuhi unsur fiqih kedaruratan. Sebaliknya, Buku Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena penguburan tidak sesuai dengan pemeliharaan jiwa atau hifzh an-nafs. Lebih lanjut, Peraturan Menteri a quo lebih komprehensif dalam pemenuhan asas keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum dalam perlindungan konsumen muslim. Urgensi pengaturan pengolahan limbah patologis berdasarkan ketentuan Hukum Islam guna untuk mewujudkan kepastian hukum dan hak atas keamanan dan keselamatan pasien berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU PPLH dan UU Kesehatan.  

    This research aims to determine the legal consequences of a handwritten inheritance certificate that was not checked against the will, resulting in the testamentary heir not being listed in it, as well as to determine the form of legal protection that can be provided to the testamentary heir against the handwritten inheritance certificate.

     This research is normative-empirical and descriptive-analytical in nature. The types of data obtained are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with respondents. Secondary data was obtained through literature research in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is presented in a descriptive analytical manner and analyzed qualitatively.

     Based on the research, it was concluded that SKW that does not correspond to the actual circumstances, in this case because there is a will that was not included as the basis for the SKW, will have legal consequences, namely that the SKW and the deed of transfer of inheritance rights will become invalid or legally flawed, so that the SKW can be requested to be canceled. In addition to legal consequences, it is necessary to provide legal protection for testamentary heirs by offering repressive legal protection through litigation and non-litigation channels. Repressive legal protection through litigation involves filing a lawsuit in court, while non-litigation protection is achieved through mediation or consultation between the parties.

Kata Kunci : Pengolahan Limbah Patologis, Perlindungan Konsumen Muslim, Ketentuan Hukum Islam