Kebijakan Hukum Pidana Mengenai 'Uqubat Ta'zir Terhadap Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh

syarifudin, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, parameter yang digunakan hakim Mahkamah Syar’iyah dalam penjatuhan ‘uqubat ta’zir terhadap pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Hukum Jinayat. Kedua, kebijakan hukum pidana mengenai parameter yang dapat digunakan Mahkamah Syar’iyah dalam penjatuhan ‘uqubat ta’zir terhadap jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh dimasa mendatang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan norma, asas dan doktrin hukum. Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (cases approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung oleh data data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berbentuk evaluatif untuk memberikan penjelasan mengenai ‘uqubat ta’zir terhadap jarimah.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, parameter penjatuhan ‘uqubat ta’zir terhadap jarimah pemerkosaan dalam praktik Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Jantho menunjukkan adanya keberagaman dan disparitas dalam penerapan hukuman sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan analisis terhadap empat belas putusan, ditemukan bahwa hakim menggunakan parameter yang beragam dalam mempertimbangkan jenis menentukan strafsoort dan straafmaat ‘uqubat ta’zir seperti tingkat ancaman terhadap korban, indikasi potensi residivis, sejauh mana terdakwa berisiko mengulangi perbuatannya terhadap orang lain, adanya inisiatif bersama, serta hubungan pacaran antara terdakwa dan korban sebagai bagian dari proses judicial reasoning. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho cenderung mempertimbangkan potensi residivisme dan dampak psikologis korban, serta merujuk secara tegas SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam kasus yang melibatkan anak. Sebaliknya, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh lebih menggunakan pendekatan kasuistik dan dalam beberapan kasus melakukan contra legem terhadap SEMA No. 10 Tahun 2020. Dalam kasus pemerkosaan orang dewasa yang terbukti menggunakan kekerasan dan menyebabkan trauma berat, kedua Mahkamah tersebut cenderung menjatuhkan ‘uqubat ta’zir penjara sebagai bentuk perlindungan dan upaya preventif. Kedua, adanya disparitas yang terjadi, penting untuk merumuskan pedoman pemidanaan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat ta’zir secara konsisten, proporsional dan adil. Pedoman pemidanaan tersebut perlu memuat parameter komprehensif mengenai tingkat kesalahan pelaku, tujuan dan cara tindak pidana dilakukan, dampak terhadap korban, serta latar belakang sosial pelaku. Pendekatan sistem pemidanaan harus berlandaskan pada justifikasi retributif dan preventif guna menjamin keseimbangan antara penghukuman atas kesalahan pelaku dan pencegahan terhadap tindak pidana serupa. Dengan adanya pedoman pemidanaan dapat membantu hakim praktik pemidanaan yang lebih terukur dalam menggunakan kewenangan diskresinnya secara lebih proporsional dan menjadi instrumen penting untuk menjunjung tinggi substantif dalam sistem hukum jinayat di Aceh. 

This study aims to examine two main problems. First, the parameters used by the Sharia Court judges in imposing 'uqubat ta'zir on perpetrators of rape based on the Aceh Qanun on Jinayat Law. Second, the criminal law policy regarding the parameters that can be used by the Sharia Court in imposing 'uqubat ta'zir on rape in the Aceh Qanun Jinayat in the future.

This study was conducted using normative legal research to find the truth based on legal norms, principles and doctrines. The type of normative legal research uses a statute approach and a case approach. This study uses secondary data supported by primary data. This research is descriptive analytical in the form of evaluative to provide an explanation of 'uqubat ta'zir on the crime.

This study has two conclusions. First, the parameters for imposing 'uqubat ta'zir' punishment on deceitful crimes in the practice of the Banda Aceh Sharia Court and the Jantho Sharia Court show diversity and disparity in the application of the law as regulated in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Based on an analysis of fourteen decisions, it was found that judges used parameters that in considering the type of strafsoort and straafmaat 'uqubat ta'zir, such as the level of threat to the victim, indications of potential recidivism, the extent to which the deception is committed against others, the existence of joint initiatives, and various relationships between the deceived and the victim as part of the judicial consideration process. Judges at the Jantho Sharia Court tend to consider the potential for recidivism and the psychological impact on the victim, and explicitly refer to SEMA No. 10 of 2020 in cases involving children. In contrast, the Banda Aceh Sharia Court uses a more casuistic approach and in several cases has counter-legem against SEMA No. 10 of 2020. In cases of adult fraud proven to have used violence and caused severe trauma, both courts tended to impose 'uqubat ta'zir' imprisonment as a form of protection and preventive measures. Second, given the disparity that occurs, it is important to develop sentencing guidelines as a reference for judges in imposing 'uqubat ta'zir' consistently, proportionally, and fairly. These sentencing guidelines need to contain comprehensive parameters regarding the level of culpability of the perpetrator, the purpose and method of the crime, the impact on the victim, and the perpetrator's social background. The approach to the sentencing system must be based on retributive and preventive justification to ensure a balance between punishment for the perpetrator's mistakes and prevention of similar crimes. The existence of sentencing guidelines can help judges carry out more measured sentencing practices in using their discretionary authority more proportionally and become an important instrument to uphold the substantive aspects of the jinayat legal system in Aceh.

Kata Kunci : ‘Uqubat Ta’zir, Disparitas Putusan, Pedoman Pemidanaan