Metode Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Skema Program Penjaminan Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Adinda Atmim Lana Nurona, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., L.L.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode likuidasi perusahaan asuransi di Indonesia, yang sering menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan bagi pemegang polis, seperti yang tercermin pada kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai perbedaan ketentuan hukum mengenai metode likuidasi perusahaan asuransi sebelum dan setelah berlakunya UU P2SK, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait skema Program Penjaminan Polis (PPP) dapat memberikan jaminan dalam penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis pasca pembubaran perusahaan asuransi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan content analysis dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada menunjukkan bahwa sebelum berlakunya UU P2SK, proses likuidasi perusahaan asuransi menghadapi kendala signifikan, contohnya kasus Jiwasraya, karena pemegang polis diposisikan sebagai kreditur yang haknya bergantung pada proses likuidasi yang tidak pasti dan berlarut-larut. UU P2SK, efektif tahun 2028, memperkuat peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK untuk melindungi hak pemegang polis. Skema PPP dimulai dengan pencabutan izin usaha oleh OJK, dilanjutkan LPS yang memeriksa polis aktif dan klaim disetujui untuk dibayarkan. LPS dapat mengalihkan portofolio polis ke perusahaan lain atau membayar premi individual; jika penjaminan gagal, perusahaan dilikuidasi. PPP hanya menjamin unsur proteksi, tidak termasuk investasi (unit link), asuransi sosial, atau asuransi wajib. Pendanaan PPP direkomendasikan mengadopsi model campuran (ex-ante dan ex-post) dari industri perasuransian melalui iuran dan premi

This study aims to examine the liquidation methods of insurance companies in Indonesia, which often cause uncertainty and lack of protection for policyholders, as reflected in the case of PT Asuransi Jiwasraya's default. The objectives of this study are to analyze the differences in legal provisions regarding the liquidation methods of insurance companies before and after the enactment of the P2SK Law, as well as to examine whether Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) related to the Policy Guarantee Program (PPP) scheme can provide guarantees in the settlement of obligations to policyholders following the dissolution of an insurance company.

The method used in this study is the legal-normative method, analyzing primary and secondary legal materials, supported by interviews with the Financial Services Authority (OJK). Data analysis was conducted qualitatively using content analysis and deductive reasoning.

Based on the discussion, it is evident that prior to the implementation of the P2SK Law, the liquidation process of insurance companies faced significant challenges, such as the Jiwasraya case, where policyholders were positioned as creditors whose rights depended on an uncertain and prolonged liquidation process. The P2SK Law, effective in 2028, strengthens the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and OJK in protecting policyholders' rights. The PPP scheme begins with the revocation of the business license by OJK, followed by LPS reviewing active policies and approved claims for payment. The LPS may transfer the policy portfolio to another company or pay individual premiums; if the guarantee fails, the company is liquidated. PPP only guarantees the protection element, excluding investments (unit-linked), social insurance, or mandatory insurance. PPP funding is recommended to adopt a mixed model (ex-ante and ex-post) from the insurance industry through contributions and premiums.

Kata Kunci : Likuidasi Perusahaan Asuransi, Program Penjaminan Polis, UU P2SK.