BINGKAI WACANA POLITIK: KOMPARASI KONSTRUKSI MEDIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 MELALUI LENSA NARRATIVE POLICY FRAMEWORK

Syakira Isyraf Qasamah, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini ingin menelaah perbandingan konstruksi narasi yang dibangun oleh media institusional Mahkamah Konstitusi dengan media massa Tempo dan Kompas dalam menanggapi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Melalui pendekatan Narrative Policy Framework (NPF) pada level meso, rumusan pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana konstruksi narasi yang dibangun oleh media institusional Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan media massa Tempo dan Kompas dalam menanggapi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?”. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu artikel berita resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta liputan media massa Tempo dan Kompas dalam rentang waktu di bulan Oktober 2023 hingga bulan Februari 2024. Penelitian ini menghasilkan 4 bahasan utama. Pertama, orientasi isu yang mencerminkan perbedaan posisi ideologis media. Kedua, penyampaian narasi yang dibangun menampilkan konstruksi tiga karakter secara bersamaan dalam satu pemberitaan, yaitu penjahat (devil), korban (victim), serta pahlawan (hero). Ketiga, strategi penyusunan narasi media institusional MK dan media massa Kompas menggunakan dominasi tipe cerita Story of Control, Containment, dan Angel Shift, sedangkan media massa Tempo menggunakan dominasi tipe cerita Story of Decline, Expansion, serta Devil Shift. Keempat, unsur kebahasaan dalam narasi media institusional MK menggunakan terminologi hukum dan membangun argumentasi yang objektif berbasis bukti. Akan tetapi, media massa Tempo menggunakan unsur kebahasaan eksplisit untuk mengokohkan narasi delegitimasi terhadap pengambilan keputusan lembaga penegak hukum, sedangkan media massa Kompas menggunakan bahasa yang bersifat informatif dan analitis. Dengan demikian, adanya penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur NPF, khususnya menjelaskan bagaimana elemen serta strategi narasi mencerminkan ideologi maupun kepentingan dalam komunikasi kebijakan. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya dialog publik yang inklusif antara Mahkamah Konstitusi, kalangan akademisi, dan media sehingga meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan.

This study aims to compare the narrative constructions developed by the institutional media of the Constitutional Court with those of the mass media outlets Tempo and Kompas in response to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. Using the Narrative Policy Framework (NPF) approach at the meso level, the research question is: "How do the narrative constructions built by the institutional media of the Constitutional Court compare to those of the mass media Tempo and Kompas in responding to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023?". The secondary data used was obtained from several sources, namely official news articles published by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and mass media coverage by Tempo and Kompas from October 2023 to February 2024. This research produced four main discussions. First, the orientation of issues reflects the differences in the ideological positions of the media. Second, the delivery of narratives that were constructed to present the simultaneous portrayal of three characters in one news report, namely the devil, the victim, and the hero. Third, the narrative construction strategy of the institutional media MK and the mass media Kompas uses the dominant story types of Story of Control, Containment, and Angel Shift, while the mass media Tempo uses the dominant story types of Story of Decline, Expansion, and Devil Shift. Fourth, the linguistic elements in the MK institutional media narrative use legal terminology and construct objective, evidence-based arguments. However, Tempo mass media employs explicit linguistic elements to reinforce the narrative of delegitimizing law enforcement agencies' decision-making, while Kompas mass media utilizes informative and analytical language. Thus, this research is expected to complement and contribute theoretically by enriching the NPF literature, particularly by explaining how narrative elements and strategies reflect ideology and interests in policy communication. Practically, this research is also expected to encourage the creation of inclusive public dialogue between the Constitutional Court, academics, and the media, thereby increasing transparency in the policy-making process.

Kata Kunci : Narrative Policy Framework, Media Institusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Media Massa Tempo, Media Massa Kompas, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023