Urgensi Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Kalimantan Barat

Brilian Cholif Prabama Lubis, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Khusus Narkotika di Kalimantan Barat berdasarkan Teori Rehabilitasi dengan menggunakan metode normatif-empiris. Kalimantan Barat merupakan salah satu jalur utama peredaran narkotika, yang menyebabkan tingginya jumlah narapidana kasus narkotika. Data menunjukkan bahwa lebih dari 71% penghuni LAPAS Kelas IIA Pontianak merupakan narapidana narkotika, sementara kapasitas LAPAS hanya mampu menampung sekitar 500 orang, namun jumlah penghuni pada tahun 2024 mencapai 1.028 orang, sehingga terjadi overcapacity yang signifikan.

Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan studi empiris di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas lapas, serta narapidana, dan observasi langsung terhadap kondisi LAPAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang di hadapi LAPAS Kelas IIA Pontianak yaitu menghadapi tekanan sistemik akibat overcapacity yang mencapai 205%, dengan lebih dari 71% narapidana merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan, serta diperburuk oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Ditambah posisi geografis Kalimantan Barat sebagai jalur perlintasan narkotika lintas negara, permasalahan menjadi semakin kompleks. Berdasarkan Teori Rehabilitasi, pecandu narkotika seharusnya diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan hanya pemidanaan. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Kalimantan Barat menjadi urgensi strategis guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terarah, manusiawi, dan berkeadilan.

 

ABSTRACT

This research aims to analyse the urgency of establishing a Special Narcotics Correctional Institution (LAPAS) in West Kalimantan based on the Theory of Rehabilitation using the normative-empirical method. West Kalimantan is one of the main routes for narcotics trafficking, which has led to a high number of prisoners in narcotics cases. Data shows that more than 71% of the residents of LAPAS Kelas IIA Pontianak are narcotics prisoners, while the capacity of LAPAS can only accommodate around 500 people, but the number of residents in 2024 reached 1,028 people, resulting in significant overcapacity.

The method used is normative-empirical, which combines a normative legal approach with empirical studies in the field. Data was collected through a literature study, interviews with law enforcement officials, prison officers, and prisoners, and direct observation of the conditions of the prison.

The results of the research show that the problems faced by the Pontianak Class IIA Prison are facing systemic pressure due to overcapacity which reaches 205%, with more than 71% of prisoners being narcotics offenders. This condition has an impact on reducing the quality of coaching, rehabilitation and supervision, and is exacerbated by limited facilities and human resources. Coupled with West Kalimantan's geographical position as a cross-border narcotics route, the problem becomes even more complex. Based on the Rehabilitation Theory, drug addicts should be treated as individuals who need recovery, not just punishment. Therefore, the establishment of a Special Narcotics Correctional Institution in West Kalimantan is a strategic urgency in order to realise a more directed, humane and just correctional system.   

 

Kata Kunci : LAPAS Khusus Narkotika, Rehabilitasi, Pemasyarakatan / Special Narcotics Correctional Facility, Rehabilitation, Correctional System