Kontekstualisasi Konsep Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Annisa Diah Pertiwi, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., M.A., M.Phil.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Intisari

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, namun tidak secara eksplisit merujuk pada doktrin atau teori hukum tertentu sebagai dasar normatif bagi rumusan tiga unsur partisipasi bermakna yang dikemukakannya. Penelitian hendak menganalisis dasar perujukan dan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute dan conceptual approach teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Keseluruhan data akan dianalisis dengan metode kualitatif yang diinterpretasikan secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 secara progresif memperkenalkan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai standar konstitusional, meskipun tidak disertai dengan rujukan eksplisit terhadap doktrin atau praktik hukum yang mapan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 memang telah mengakomodasi partisipasi publik secara normatif, namun masih terbatas pada right to be heard dan belum menjangkau right to be considered maupun right to be explained secara prosedural. Ketidakhadiran mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi atas masukan publik menunjukkan bahwa partisipasi yang dijamin masih bersifat simbolik dan belum substansial. Oleh karena itu, untuk memastikan partisipasi publik yang benar-benar bermakna dalam proses legislasi, diperlukan reformasi yang tidak hanya berfokus pada norma dasar, tetapi juga pada penguatan prosedur, tata kelola, dan kelembagaan yang mampu mewujudkan demokrasi deliberatif secara substansial dan berkelanjutan.

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 indeed affirms the importance of public participation in the law-making process; however, it does not explicity refer to any particular legal doctrine or theory as the normativ basis for the formulation of the three elements of meaningful participation it articulates. This research aims to analyze the normative references and the concept of meaningful public participation in the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 whithin the framework of the legal politics of statutory lawmaking in Indonesia.

This is normative legal research employing a statue approach and a conceptual approach, with data collection conducted through document study. All collected data will be analyzed using qualitative methods and interpreted through descriptive-analytical techniques.

The research findings indicate that Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 progressively introduce the concept of meaningful public participation as a constitutional standard, even though it does not contain any explicit references to established legal doctrines or practices. Law No. 13 of 2022 normatively accommodates public participation, but it remains limited to the right to be heard, and does not yet extend procedurally to the right to be considered or the right to be explained. The absence of accountability and evaluation mechanisms regarding public input reflects that the guaranteed participation remains symbolic rather than substantive. Therefore, to ensure truly meaningful public participation in the legislative process, reforms are needed that not only focus on basic normative frameworks, but also on procedural strengthening, governance improvements, and institutional reforms capable of realizing substantive and sustainable deliberative democracy.

Kata Kunci : Constitutional Court, Principle of Meaningful Participation, Public Participation