Implementasi program pengembangan wilayah berbasis pertanian :: Studi kasus pelaksanaan proyek Sulawesi Agricultural Area Development Project (SAADP) di Sulawesi Tengah
TORAMAI, Haikal, Dr. Yeremias T. Keban, MURP
2004 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan DaerahPada dasarnya pembangunan yang demokratis adalah pembangunan nasional yang berdasarkan aspirasi masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945 bahwa Produksi ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilaksanakan oleh semua dan di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut secara umum strategi yang ditempuh oleh pemerintah sejak pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJPT I) sampai dengan tahap kelima (PJPT V) memfokuskan pembangunan dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat terjadi pemerataan penetesan kebawah “trickle down effect. Akibatnya, banyak program yang dikelola dengan menggunakan pendekatan sektoral seperti kurang tepat sasaran dan kurang fungsional sehingga pemanfaatan sumber-sumber daya dalam kerangka program dimaksud kurang optimal dan masalah ketimpangan sosial ekonomi yang hendak dipecahkan masih tetap exist. Bagaimana mengubah pola pembangunan ekonomi yang melahirkan kesenjangan dengan pola pembangunan yang lebih memperhatikan keseimbangan dan melahirkan kemampuan untuk melakukan self-correction atau self-critic terhadap berbagai kemajuan yang terjadi serta melahirkan berbagai alternatif pemecahan dengan cara yang lebih demokratis dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kebijakankebijakan pembangunan. PPWT adalah merupakan suatu pendekatan pembangunan dan sekaligus program pembangunan menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan secara sinergis dengan melibatkan berbagai sektor dan program pembangunan yang secara langsung diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosialekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta penyerasian daya dukung wilayah/lahan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Tengah dengan pendekatan terpadu dan multi sektor, yang dalam implementasinya menimbulkan berbagai presepsi dari para pelaksanaannya baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target utama dari maksud dan tujuan intervensi proyek ini. Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan proyek SAADP tersebut (2). Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan., (3). Menarik pelajaran penting (lessons learned). Hasil Penelitian menunjukkan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tidak mencapai hasil yang diinginkan, adalah: (1). Tidak adanya sosialisasi sebelum pelaksanaan dan keterlambatan diterimanya SAR atau pedoman umum pelaksanaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap presepsi dari masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan; (2). Keterlambatan pencairan dana APBN dan Loan. Hal ini sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan penetapan waktu pelaksanaan dan target yang diharapkan; (3). Keterlambatan beberapa aktor kunci terlibat dalam pelaksanaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang telah disepakati oleh tim koordinasi sejak awal pelaksanaan
Principally, a democratic development is the national development which is based on people’s aspiration, by the people, and for the people’s concerns. This is in accordance with the explanation of chapter 33 of 1945 Constitution, saying that product is to be achieved for the sake of public welfare. To realize it, the government, in general, focused the development by stimulating the economic growth and the development of all sectors since the first long term development (PJPT I) up to the fifth term (PJPT V). The strategy was expected to stimulate a ‘trickle down effect’. As a consequence, programs which were managed by using sector-based approach seem ineffective and less functional so that the usage of natural resources in the program frame mentioned is less optimum and the socio-economic gap which is to be solved remains existent. The concern is how to change the pattern of economic development which bears a gap to a development pattern which stimulates a capability of doing self-correction and self criticism against the various progress and stimulates a number of solution alternatives in more democratic ways and enable public participation in the development policy. PPWT is a developmental approach and a thorough, unified and sustainable development program which is done coherently in a synergic manner, involving various factors and development programs which are directed to increase the public socio-economic welfare, institution empowerment , the increase of human resource capacity and quality, as well as the adaptation of the carrying capacity of region/land with the self sufficiency of the local society. This program is conducted in the province of Central Sulawesi using integrated approach and multi sectors, the implementation of which gives rise to various perceptions from the people implementing it either in the level of Province or Regency. This leads to the failure of achieving the main target from the purpose and goal of this project intervention. This research is aimed to (1) study the realization of the SAADP; (2) know the factors influencing implementation process; (3) learn the important lessons. The research result shows that there are several influential factors which lead to the unexpected results. They are (1) the absence of socialization prior to the implementation, and the lateness of the acceptance of guidelines. These give influence to the perception of each of the involved parties in the implementation of work and the mandated function; (2) the lateness in the acceptance of budget and loan. This affects the scheduled activities and their targets; (3) The lateness of key persons involved in the implementation. This affects the decisions which have been agreed by the coordinator team since the beginning of the implementation.
Kata Kunci : Pengembangan Wilayah,Basis Pertanian,SAADP, Socialization, Loan and the national budget which adjusted to the regional planning