Kedudukan Amicus Curiae dalam Proses Peradilan: Sebuah Alat Perjuangan dan Strategi Gerakan Sosial Hukum (Studi Socio-Legal)

Zaky Badruzzaman, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan serta kerangka regulasi partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada analisis terhadap putusan-putusan hakim yang relevan dengan keterlibatan amicus curiae, serta dinamika peran amicus curiae sebagai instrumen perjuangan dan strategi dalam gerakan sosial hukum (law and social movement).

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah socio-legal, yaitu bertujuan untuk menelusuri konteks sosial, politik, dan historis yang melatarbelakangi praktik amicus curiae di pengadilan. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, dilengkapi dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh data primer melalui wawancara. Untuk menganalisis data, digunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, tidak terdapat aturan hukum yang secara eksplisit dan konsisten mengatur keberadaan amicus curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Regulasi yang digunakan selama ini bersifat interpretatif ekstensif terhadap beberapa ketentuan, seperti Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 187 KUHAP, serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021. Akibatnya, terdapat disparitas dalam penerimaan amicus curiae oleh pengadilan, baik sebagai alat bukti, keterangan pihak ketiga (implisit), tidak disebut sama sekali maupun disebut secara eksplisit dalam amar putusan. Kedua, dalam konteks gerakan sosial hukum (social movement in law), peran amicus curiae sebagian besar belum efektif mempengaruhi pertimbangan hakim. Dari sejumlah putusan yang dianalisis, hanya sebelas putusan yang mengakomodasi keberadaan amicus curiae dengan berbagai bentuk representasi. Dari jumlah tersebut, empat putusan dikategorikan sebagai explicit-substantive, satu putusan implicit-formalistic, lima putusan implicit-substantive, dan sebelas putusan lainnya tergolong non-responsive

This study aims to examine the legal status and regulatory framework governing the participation of amicus curiae in judicial proceedings in Indonesia. The primary focus is placed on the analysis of court decisions relevant to amicus curiae involvement, as well as the dynamics of its role as a tool of advocacy and a strategic component of legal social movements.

The research employs a socio-legal method to explore the social, political, and historical contexts underpinning the practice of amicus curiae in court. The data used consists of secondary data supported by both primary and secondary legal materials, as well as primary data obtained through interviews. Three analytical approaches are utilized: the statute approach, the case approach, and the conceptual approach.

The results of the study reveal two main findings. First, there are no legal provisions that explicitly and consistently regulate the existence of amicus curiae in the Indonesian judicial system. The regulations used so far have been based on extensive interpretation of several provisions, such as Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power (UU Kekuasaan Kehakian), Article 187 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Article 36(3) of Constitutional Court Regulation No. 02/PMK/2021. As a result, there is disparity in the acceptance of amicus curiae by courts, whether as evidence, third-party testimony (implicit), not mentioned at all, or explicitly mentioned in the verdict. Second, in the context of social movements in law, the role of amicus curiae has largely been ineffective in influencing judges' considerations. Out of the rulings analyzed, only eleven rulings accommodated the presence of amicus curiae in various forms of representation. Of these, four rulings were categorized as explicit-substantive, one as implicit-formalistic, five as implicit-substantive, and the remaining eleven as non-responsive.

Kata Kunci : Amicus Curiae, Peradilan di Indonesia, Gerakan Sosial Hukum