PELINDUNGAN TERHADAP DOSEN TETAP NON-PNS DALAM PENGANGKATAN DOSEN DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG BERMUATAN LARANGAN MENIKAH DAN HAMIL DI UNIVERSITAS X

Wilda Amalia, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum surat pernyataan yang bermuatan larangan menikah dan hamil ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Bertujuan mengetahui dan menganalisis upaya pelindungan hukum yang dapat ditempuh oleh dosen tetap non-pns atas kebijakan larangan menikah dan hamil di universitas x. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dari responden dan narasumber. Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa pengangkatan dosen dengan surat pernyataan di Universitas X memiliki kedudukan yang setara dengan perjanjian, karena dengan menandatangani, dosen dianggap telah mengikatkan diri pada kebijakan yayasan. Akibat hukum dari surat pernyataan dengan klausul larangan menikah dan hamil selama tiga tahun disertai ancaman pemutusan hubungan kerja apabila melanggar telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 11 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1984, Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 1999, Pasal 38, Pasal 49 ayat (2) dan (3), UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 153 ayat (1) huruf d dan e UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 153 ayat (1) huruf d dan e UU Nomor 6 Tahun 2023,  berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata klausul tersebut batal demi hukum. Kedua, karena hubungan kerja yang tetap berlangsung, sementara dosen tetap non-PNS mengalami kerugian hak, maka perlu pelindungan hukum melalui upaya preventif dan represif. 

The purpose of this thesis is to determine and analyze the legal consequences of a statement letter containing a prohibition on marriage and pregnancy, viewed from the perspective of laws and regulations. The aim is to identify and analyze the legal protection efforts that can be taken by non-pns permanent lecturers on the policy of prohibiting marriage and pregnancy at the University X.

This research uses a type of normative-empirical legal research, with a conceptual approach and a case approach. In normative legal research, it is conducted through library research to obtain secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Empirical legal research is conducted through field research to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The data collection tool uses an interview guideline. The research results are then analyzed qualitatively. 

The research results show, first, that the appointment of lecturers with a statement letter at University X has the same status as an agreement, because by signing, the lecturer is considered to have bound themselves to the foundation's policies. The legal consequences of a statement letter with a clause prohibiting marriage and pregnancy for three years, along with the threat of termination of employment if violated, are contrary to Article 27 paragraph (2), Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 11 paragraph (2) letter a of Law Number 7 of 1984, Article 5 paragraph (2) of Law Number 21 of 1999, Article 38, Article 49 paragraph (2) and (3) of Law Number 39 of 1999, Article 153 paragraph (1) letter d and e of Law Number 13 of 2003, and Article 153 paragraph (1) letter d and e of Law Number 6 of 2023. Based on Article 1335 of the Civil Code, the clause is null and void by law. Second, because the employment relationship continues, while non-civil service permanent lecturers experience a loss of rights, legal protection through preventive and repressive measures is necessary. 

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pengangkatan Dosen, Surat Pernyataan, Larangan Menikah, Larangan Hamil.