Diskursus Neo-Kolonialisme dalam upaya Sekuritisasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa

Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.IP., M.PP., M.Sc.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini menyajikan analisis kritis terhadap upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) terhadap komoditas kelapa sawit. Dengan menggunakan teori sekuritisasi dan diskursus neokolonialisme, peneliti mengkaji strategi yang diterapkan UE serta bagaimana mereka memanfaatkan posisinya sebagai rezim lingkungan untuk memperkuat konstruksi ancaman yang dibangun. Hasilnya, ditemukan bahwa UE membingkai kelapa sawit sebagai ancaman lingkungan yang membutuhkan respons berupa tindakan luar biasa. Langkah sekuritisasi ini kemudian menjadi landasan dalam menerapkan pembatasan impor dan standardisasi yang ketat terhadap komoditas kelapa sawit. Keberhasilan sekuritisasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh relasi kuasa asimetris antaraktor yang terlibat. Sebagai rezim lingkungan internasional, UE memiliki kekuatan normatif yang memungkinkan mereka memengaruhi arah keberlanjutan global, sehingga narasi ancaman yang disampaikan lebih mudah terjustifikasi dan diterima oleh publik. Fenomena ini mencerminkan praktik neokolonialisme, yang berwujud hegemoni atas norma dan kebijakan internasional. Melalui diskursus keberlanjutan, UE tidak hanya membingkai kelapa sawit sebagai ancaman lingkungan, tetapi juga melegitimasi tindakan diskriminatif dalam kebijakan perdagangannya. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam praktik diskursif tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen hegemonik untuk mengarahkan diskursus keberlanjutan sesuai dengan kepentingan UE.

This study presents a critical analysis of the European Union's (EU) securitization efforts toward the palm oil commodity. By utilizing securitization theory and the neocolonialism discourse, we examine the strategies employed by the EU and how they leverage their position as an environmental regime to reinforce the constructed threat narrative. The findings reveal that the EU frames palm oil as an environmental threat requiring extraordinary measures. This framing serves as the basis for implementing import restrictions and stringent standardizations on palm oil commodities. The success of this strategy stems from the asymmetric relations among the actors involved. As an environmental regime, the EU possesses normative power that enables them to influence the direction of global sustainability, making the threat narrative more justified and acceptable to the public. This phenomenon reflects neocolonial practices manifested in hegemony over international norms and policies. Through the sustainability discourse, the EU not only defines palm oil as a threat but also legitimizes discriminatory acts in their trade policies. Thus, the language used in discursive practices functions not merely as a descriptive tool but also as a hegemonic instrument to direct the sustainability discourse in accordance with the EU's interests.

Kata Kunci : Uni Eropa, Kelapa Sawit, Sekuritisasi, Neokolonialisme