MITIGASI PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

AISYA MAYESTI KHOLIZA, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi tindak penggelapan pajak penghasilan (PPh) dalam transaksi perdagangan aset kripto serta mengkaji strategi mitigasi yang diterapkan oleh DJP dan OJK.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian secara menyeluruh.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak penggelapan pajak penghasilan (PPh) dalam transaksi perdagangan aset kripto didorong oleh sejumlah motivasi. Di antaranya adalah adanya celah regulasi, keterbatasan pengawasan, kalkulasi manfaat dan risiko, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan. Penggelapan pajak penghasilan (PPh) dilakukan dalam bentuk underreporting income. Agar penghasilan dari transaksi aset kripto tidak terdeteksi oleh otoritas pajak, dilakukan berbagai modus yaitu transaksi secara peer-to-peer (P2P), penggunaan exchanger luar negeri yang tidak diawasi otoritas pajak, serta penggunaan privacy coins dan mixing services untuk menyamarkan jejak transaksi. Modus-modus tersebut menggerus basis penerimaan pajak negara dan menciptakan tantangan dalam penegakan kepatuhan pajak. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah melalui sinergi antara DJP dan OJK melakukan strategi penyelarasan kebijakan aset kripto serta membangun sistem pertukaran data yang terintegrasi antar lembaga terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga, penguatan regulasi, serta integrasi sistem informasi perpajakan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pajak kripto yang adil dan akuntabel. 

This research aims to identify the underlying factors behind income tax evasion in crypto asset trading transactions and examine the mitigation strategies implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) and the Financial Services Authority (OJK).

This research is a normative study, supported by interview data. The nature of the research that is used is descriptive, meaning it provides a comprehensive explanation of the research findings. The type of data used in this study comprises primary and secondary data. The data obtained were then analyzed using qualitative methods to provide an in-depth overview of the research findings.

The research results show income tax evasion in crypto asset trading transactions is driven by several motivations, including regulatory loopholes, limited oversight, cost-benefit considerations, and dissatisfaction with existing policies. Income tax evasion occurs in the form of underreporting income. To avoid detection by tax authorities, various methods are employed, such as peer-to-peer (P2P) transactions, the use of foreign exchangers that are not supervised by tax authorities, and the use of privacy coins and mixing services to obscure transaction traces. These methods erode the country's tax revenue base and pose significant challenges to the enforcement of tax compliance. In response to these challenges, the government is implementing strategic measures through institutional collaboration between the Directorate General of Taxes (DGT) and the Financial Services Authority (OJK). These measures aim to harmonize crypto asset regulatory frameworks and establish integrated data exchange systems among relevant institutions. This research emphasizes that enhancing interagency coordination, strengthening the regulatory framework, and advancing tax information systems are fundamental elements in establishing a fair and accountable crypto tax ecosystem.

Kata Kunci : Penggelapan Pajak, Pajak Penghasilan, Aset Kripto/Tax Evasion, Income Tax, Crypto Assets