Politik Hukum Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan Melalui Peraturan Pemerintah

Muhammad Taufiq Firdaus, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., MA.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam perspektif politik hukum dan pendekatan Political Economy of Law (PEL). Kebijakan ini memunculkan kontroversi karena memperluas peran ormas keagamaan ke dalam sektor industri ekstraktif yang sarat risiko sosial dan ekologis. Secara normatif, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan bertolak belakang dengan tujuan ormas keagamaan yang bersifat sosial, nirlaba, dan non-politis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian izin tersebut lebih didorong oleh logika politik distributif dan kepentingan ekonomi negara, ketimbang pertimbangan hukum yang berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Menggunakan pendekatan sosio-legal dan kerangka legisprudensi, penelitian ini mengidentifikasi adanya cacat dalam proses pembentukan hukum, baik dari sisi partisipasi publik, rasionalitas etis, maupun akseptabilitas sosial. Pemberian izin kepada ormas keagamaan juga menunjukkan gejala regulatory capture, hukum dijadikan alat kooptasi terhadap masyarakat sipil. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan ini dan mendorong penguatan peran ormas sebagai kekuatan moral yang independen dalam mengawal demokrasi dan keadilan ekologis, bukan sebagai pelaku usaha tambang. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus politik hukum sumber daya alam di Indonesia dan mendorong tata kelola yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

This study analyzes the policy of granting mining business permits to religious mass organizations through Government Regulation Number 25 of 2024 from the perspective of legal politics and the Political Economy of Law (PEL) approach. The policy has sparked controversy as it expands the role of religious civil society organizations into the extractive industry sector, which is fraught with social and ecological risks. Normatively, the policy contradicts the principles of natural resource management as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution and deviates from the fundamental objectives of religious organizations, which are social, non-profit, and non-political in nature, as regulated by the Law on Mass Organizations. The findings of this study indicate that the issuance of these permits is primarily driven by a logic of distributive politics and the state’s economic interests, rather than legal considerations grounded in social justice and ecological sustainability. Using a socio-legal approach and the framework of legisprudence, the study identifies significant flaws in the law-making process, including a lack of public participation, ethical rationality, and social acceptability. The granting of mining permits to religious organizations also demonstrates signs of regulatory capture, wherein the law is utilized as a tool to co-opt civil society. Therefore, this study recommends a critical review of the policy and advocates for strengthening the role of religious organizations as independent moral forces in upholding democracy and ecological justice, rather than as actors in the mining business. This research contributes to enriching the discourse on the legal politics of natural resource governance in Indonesia and promotes a more democratic, participatory, and just governance model.

Kata Kunci : Politik Hukum, Legisprudensi, Regulatory Capture, Organisasi Kemasyarakatan