PENGUATAN KERJA SAMA INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI INDONESIA

Jelita Septiani Aprisal, Sri Wiyanti Eddyono, S.H.,LL.M.(HR).,Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika kerja sama INTERPOL Indonesia dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing oleh kapal asing yang dikategorikan sebagai Transnational Organized Fisheries Crime (TOFC), sekaligus merumuskan strategi penguatan kerja sama penanggulangan ke depan yang dapat digunakan dalam memberantas kejahatan TOFC di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, mengintegrasikan analisis dokumen hukum dengan hasil wawancara terhadap INTERPOL Indonesia, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), dan akademisi ahli untuk memperkaya pengolahan dan analisis data. Penelitian ini menghasilkan dua Kesimpulan. Pertama, INTERPOL Indonesia memegang peranan sentral dalam mengoordinasikan kerja sama dan respons internasional terhadap TOFC, tetap menghadapi problematika kerja sama yang signifikan dalam penanggulangannya, seperti diskursus kejahatan illegal fishing oleh kapal asing sebagai TOFC, peran, kerja sama, dan hambatan implementasi kerja sama berupa (1) keterbatasan harmonisasi hukum; dan (2) keterbatasan yurisdiksi. Kedua, sebagai respons atas problematika tersebut, strategis penguatan kerja sama direkomendasikan melalui dua pilar intervensi yang saling terkait: (a) penegakan hukum yaitu reformasi legislasi nasional dan advokasi untuk konvensi penanggulangan internasional, serta penegasan yurisdiksi melalui adopsi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial; (b) optimalisasi mekanisme kerja sama yang mencakup ekstradisi, Mutual Legal Assistance (MLA), pertukaran informasi, dan inovasi bantuan teknis seperti digitalisasi pelaporan kasus TOFC. Integrasi dari kedua pilar ini diproyeksikan dapat meningkatkan kerja sama INTERPOL Indonesia dalam penanggulangan TOFC, sekaligus menegaskan kedaulatan maritim dan melindungi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

This research identifies the challenges faced by INTERPOL Indonesia in cooperating to combat illegal fishing crimes perpetrated by foreign vessels, categorized as Transnational Organized Fisheries Crime (TOFC). It also aims to formulate strategies to enhance future collaborative countermeasures against TOFC in Indonesia. This study employs a normative-empirical legal research approach, combining legal document analysis with interviews involving INTERPOL Indonesia, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), and academic experts to enrich data processing and analysis. The research yields two main conclusions. First, INTERPOL Indonesia, despite its central role in coordinating international cooperation and responses to TOFC, encounters substantial challenges in this endeavor. These include the framing of illegal fishing by foreign vessels as TOFC, issues with defined roles and cooperation mechanisms, and implementation barriers such as (1) limited legal harmonization and (2) restricted jurisdiction. Second, addressing these problems necessitates a strategic strengthening of cooperation through two interconnected pillars of intervention: (a) law enforcement, involving national legislative reform, advocacy for international countermeasure conventions, and jurisdictional affirmation through the adoption of extraterritorial jurisdiction principles; and (b) optimization of cooperation mechanisms, encompassing extradition, Mutual Legal Assistance (MLA), information exchange, and technical assistance innovations like the digitization of TOFC case reporting. The integration of these two pillars is expected to significantly improve INTERPOL Indonesia's cooperation in countering TOFC, thereby asserting maritime sovereignty and safeguarding the sustainability of Indonesia's marine resources.

Kata Kunci : Penguatan Kerja Sama, INTERPOL Indonesia, Penanggulangan, Transnational Organized Fisheries Crimes.