Evaluasi Praktik Good Governance Pada Pengelolaan Dana Istimewa (DANAIS) Dalam Persepsi Paniradya Kaistimewan

Benyamin, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Sudah sejak 2013 Provinsi DIY mendapatkan kucuran Dana Istimewa (DANAIS), namun hingga saat ini masih banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat DIY, seperti isu kemiskinan & perekonomian daerah. Hal ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan manfaat dari DANAIS. Berdasarkan peraturan UU No 13 Tahun 2013 tentang Keisitmewaan DIY pengelolaan penggunaan DANAIS hanya bisa digunakan untuk 5 misi keistimewaan saja, yakni (1) Mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan penetapan di DPRD; (2) Kelembagaan pemerintah DIY; (3) Pertanahan; (4) Kebudayaan; (5) Tata ruang. Disisi lain, berdasarkan penelitian yang telah ada, telah berhasil dibuktikan bahwa pengelolaan DANAIS yang berbasis Good Governances mampu memberikan multiplier effect yang dapat mengatasi berbagai permasalahan termasuk diantaranya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak program DANAIS serta adanya peningkatan PAD dari kabupaten Bantul yang tedampak oleh program yang dibiayai oleh DANAIS. Berangkat dari hal ini, penelitian ini berupaya menelusuri evaluasi dari penerapan praktik Good Governances dalam pengelolaan DANAIS melalui persepsi Paniradya Kaistimewan selaku OPD yang bertanggungjawab mengelola DANAIS. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data berupa penggunaan survei kuesioner yang akan dinilai dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 4 elemen Good Governances yakni; Akuntabilitas, Partisipasi, Prediktabilitas dan Transparansi telah diterapkan dengan baik oleh Paniradya Kaistimewan. Meski begitu, terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki khususnya pada aspek partisipasi DPRD & fungsi check and balances yang masih belum optimal pelaksanaannya. 

Since 2013, the Special Region of Yogyakarta (DIY) has received allocations of special funds called Dana Istimewa (DANAIS). However, After 13 years receiving the DANAIS, the people of DIY still face many social problems, such as issues of poverty and the weak regional economy. These ongoing concerns have led the public to question the tangible benefits of DANAIS. According to UU No 13 Tahun 2013 tentang Keisitmewaan DIY, the utilization of DANAIS is restricted to five specific mission: (1) the mechanism for appointing the Governor and Vice Governor of DIY Province through the Regional House of Representatives (DPRD); (2) the institutional structure of the DIY government; (3) land affairs management; (4) cultural affairs; and (5) spatial planning. On the other hand, existing studies have demonstrated that the DANAIS management based on the principles of Good Governance can generate a positive multiplier effect, capable of addressing various issues —including the improvement of welfare for communities impacted by DANAIS’s funded programs and increase in the local revenue (PAD) of Bantul Regency which is impacted by programs funded by DANAIS. Building on this, this study aims to evaluate the implementation of Good Governance practices in the management of DANAIS, through the perceptions of Paniradya Kaistimewan as the institution that responsible for managing DANAIS. This study uses quantitative method with data collection techniques conducted through a structured questionnaire survey that will be assessed using a Likert scale. The research results indicate that the implementation of the four elements of Good Governance; Accountability, Participation, Predictability, and Transparency—has been effectively applied by Paniradya Kaistimewan. However, there are several areas that require improvement, particularly regarding the participation of the Regional People's Representative Council (DPRD) and the execution of checks and balances function that currently lacks of. 

Kata Kunci : Good Governances, DANAIS, UU No 13 Tahun 2012, Misi Keistimewaan, Asian Development Bank (ADB), Akuntabilitas, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi.