Partispasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Di Tanah Papua

Abdusyahid Naufal Fathullah, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang pemekaran provinsi di tanah Papua dan dinamika yang muncul dalam proses legislasi dalam pemekaran tersebut.Penelitian ini menggunankan metode penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian sosio legal untuk menggali lebih dalam motif aktor-aktor pro pemekaran dan kontra pemekaran. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi literatur atau studi pustaka.Hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwasanya partisipasi publik dalam penyusunaan Undang-Undang pemekaran provinsi di tanah Papua secara formal telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam regulasi.Pemekaran provinsi Papua juga memiliki kondisi khusus, yakni penghilangan daerah persiapan dengan tujuan untuk percepatan pembangunan. Namun, ketika menggali lebih jauh menggunakan tangga partisipasi arnstein, ditemukan bahwa partisipasi publik masyarakat Papua berada di tahap tokenisme atau partisipasi simbolik, mencakup pemberian informasi, konsultasi, dan placation (penghiburan). Temuan tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa homogenitas empat  naskah akademik untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah , Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Hal tersebut menunjukkan proses partisipasi publik belum dilakukan secara merata dengan baik dalam menyerap aspirasi-aspirasi penting di masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang. Sehingga perlu adanya perbaikan kedepannya agar 

 

The purpose of this research is to understand how public participation is implemented in the drafting of provincial expansion laws in Papua Land and the dynamics that emerge in the legislative process of such expansion.This research uses a combined method of normative legal research with a statutory approach, as well as socio-legal research to delve deeper into the motives of pro-expansion and anti-expansion actors. The data used is primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature or desk studies. The author's research findings reveal that public participation in the drafting of provincial expansion laws in Papua Land has formally met the requirements stipulated in the regulations. The expansion of Papua province also has a special condition, namely the elimination of preparation areas with the aim of accelerating development. However, when exploring further using Arnstein's ladder of participation, it was found that the public participation of the Papuan community is at the stage of tokenism or symbolic participation, encompassing informing, consultation, and placation. This finding is further strengthened by the fact of the homogeneity of the four academic drafts for South Papua Province, Central Papua, Highland Papua, and Southwest Papua. This indicates that the public participation process has not been carried out evenly and properly in absorbing important aspirations from the community during the law-making process. Therefore, improvements are needed in the future so that

 

 

 

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Pemekaran Provinsi, Tanah Papua, Penyusunan Undang-Undang.