Constitution-Making in Response to Separatist Movement: Comparative Study Between Indonesia, the Philippines, and Canada

Michella Alvina Gunawan, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Studi ini digunakan untuk menyelidiki fenomena separatisme yang terjadi di seluruh dunia, dengan membandingkannya dengan dua kasus internasional dan mengumpulkan data tentang bagaimana gerakan separatisme ditangani oleh tiga negara berbeda (Kanada, Filipina, dan Indonesia) untuk mengetahui apakah reaksi dan tindakan mereka telah mencapai perdamaian dan persatuan atau apakah reaksi dan tindakan mereka telah mengakibatkan kehancuran.

Penelitian ini berfokus pada norma dan hukum ketatanegaraan yang mengatur keutuhan wilayah negara, penanganan separatisme, dan studi perbandingan konstitusi negara lain. Analisis ini berfokus pada pemahaman teks hukum, kerangka kebijakan, dan interpretasi ilmiah untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas dan adaptabilitas respons konstitusional. 

Penelitian ini menemukan bahwa alasan di balik separatisme adalah ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya, perasaan terpinggirkan, hingga klaim identitas etnis, budaya, atau agama yang berbeda dari pusat kekuasaan. Fenomena separatisme juga sering dikaitkan dengan isu hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dalam hukum internasional diakui secara terbatas, terutama dalam konteks dekolonisasi. Diperlukan metode yang seimbang untuk memastikan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip integritas negara. 

Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik Indonesia dari Filipina adalah pentingnya pembentukan konstitusi yang inklusif dan partisipatif di wilayah pascakonflik. Pembentukan Provinsi Bangsamoro membutuhkan beberapa kali percobaan, provinsi ini awalnya hanya dibentuk untuk meredakan gerakan pemberontakan hingga tahun 2014 ketika Bangsamoro diakui secara resmi oleh Filipina dan konstitusinya di bawah pemerintahan Presiden Aquino. 

Salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik Indonesia dari Kanada adalah pentingnya pengakuan simbolis. Dalam kasus gerakan separatisme Quebec, pemerintah mengakui bahwa "Québécois telah membuat sebuah bangsa di dalam Kanada yang bersatu" dan meskipun pengakuan ini bukan pengakuan penuh sebagai izin bagi mereka untuk memisahkan diri, pengakuan ini merupakan pengakuan bahwa mereka ada sebagai bagian yang berbeda dari Kanada yang bersatu.

This study is used to investigate the phenomenon that is separatism happening all over the world, by comparing it to two international cases and gather the data on how separatism movements are handled by three different countries (Canada, Philippines, and Indonesia) to gather whether their reactions and actions have achieved peace and unity or whether their reactions and actions have resulted in ruin.

In this research, the focus is on constitutional norms and laws governing the integrity of the country's territory, handling separatism, and comparative studies of the constitutions of other countries. The analysis focuses on understanding the legal texts, policy frameworks, and scholarly interpretations to draw conclusions about the effectiveness and adaptability of constitutional responses.

This research found that the reasons behind the separatism are due to dissatisfaction with the distribution of power and resources, feelings of marginalization, to claims of ethnic, cultural, or religious identity that differ from the centre of power. The phenomenon of separatism is also often associated with the issue of the right to self-determination, which in international law is recognized in a limited way, especially in the context of decolonization. A balanced method is needed to make sure that the principle of self-determination is being upheld without compromising the principle of state integrity. 

One of the key lessons Indonesia can draw from the Philippines is the importance of inclusive and participatory constitution-making in post-conflict regions. The fact that the creation of the province of Bangsamoro took them several tries to “get it right” due to the first time around, it was created to pacify the rebellious movements until 2014 when Bangsamoro is properly recognized by the Philippines and its constitution under President Aquino’s rule.

One of the key lessons that Indonesia can draw from Canada is the importance of symbolistic recognition. In the case of Québécois separatism movement, the government recognized that “the Québécois has formed a nation within a united Canada” and while it is not a full-on recognition as permission for them to secede, it is a recognition that they exist as a different part of united Canada.

Keywords: Separatism, Secessionism, Canada, Quebec, Bangsamoro, the Philippines, Aceh, Papua, Constitution-Making.

Kata Kunci : Separatisme, Kanada, Quebec, Bangsamoro, Filipina, Aceh, Papua, Pembentukan Konstitusi, Constitution-Making, Secessionism