Domestic Determinants Behind Malaysia's Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Liberal Perspective

Grace Amabella Maheswari, Dr. Rochdi Mohan Nazala, M.S.A., M.Litt.

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penyandang disabilitas (dalam bahasa Malaysia disebut Orang Kurang Upaya/OKU) sering menghadapi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti dalam bidang pekerjaan, pencarian tempat tinggal, akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan berkualitas, fasilitas publik, partisipasi politik, dan masih banyak lagi. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah Malaysia perlu segera mewujudkan tindakan nyata dan berkelanjutan untuk menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok OKU. Proses ini harus diawali dengan dialog inklusif bersama penyandang disabilities di Malaysia guna mengidentifikasi secara akurat kebutuhan mereka dalam mendukung kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan kolaborasi yang tidak hanya melibatkan lembaga pemerintah, tetapi juga individu OKU, komunitas, organisasi non-pemerintah, serta kelompok advokasi lainnya. Para aktor domestik ini memiliki peran penting, tidak hanya dalam merancang solusi yang relevan dan berdampak, tetapi juga dalam memastikan akuntabilitas pemerintah agar hak-hak penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas nasional. Salah satu strategi kunci bagi pemerintah Malaysia adalah keterlibatan aktif dalam instrumen hak asasi manusia internasional yang melampaui partisipasi formal semata. Upaya inklusif membuka ruang bagi aktor masyarakat yang lebih luas, seperti pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan penyedia layanan di bidang pangan, air infrastruktur, transportasi, dan layanan penting lainnya untuk turut berkontribusi serta terdorong oleh dorongan untuk meningkatkan aksesibilitas. Dampak positif dari pendekatan ini tidak hanya dirasakan oleh warga negara Malaysia, tetapi juga oleh wisatawan dan pengunjung penyandang disabilitas, yang pada akhirnya memperkuat citra Malaysia sebagai negara yang inklusif dan ramah akses. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan internasional, menarik perhatian lebih besar terhadap partisipasi Malaysia di forum global, serta memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas berpotensi menghasilkan dampak luas di berbagai sektor dalam negeri.

People with disabilities (Orang Kurang Upaya/OKU) often encounter inequalities and discrimination in various aspects in their lives, such as in employment, finding accommodation, obtaining proper education, quality healthcare, public facilities, political participation, and many more aspects. In efforts to address these challenges, the Malaysian government must urgently realize concrete and sustainable actions to provide solutions responding to the OKU's needs. The process should in the first place be conducted through inclusive dialogues with people with disabilities in Malaysia to accurately identify what their needs to support their daily lives, followed by collaborations with not merely governmental bodies but also OKU individuals, communities, non-governmental groups, and other advocate groups. These domestic actors hold crucial parts beyond shaping relevant and impactful solutions---they also take part in holding the government accountable to ensure disability rights are upheld as national priority. One of the pivotal strategies for the Malaysian government is to engage in international human rights instruments beyond formal participation. Inclusive efforts create space for broader societal actors such as policy makers, businesses, and service providers in areas like food, water, infrastructure, transportation, and other essential services to contribute and be influenced by the encouragement for accessibility. The positive impact would extend beyond Malaysian citizens to include tourists and visitors with disabilities, reinforcing Malaysia's image as an inclusive and accessible country. This, in turn, could strengthen international trust, attract greater attention to Malaysia's participation in global forums, and enhance bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the government's commitment to fulfilling basic human rights for OKU may generate far-reaching impacts across various sectors within the nation.

Kata Kunci : domestic, ratification, disabilities, liberal