Risk Based Approach: Penerbitan Obliglasi Daerah Sebagai Dana Partisipasi Publik

Haidir Aswad, Dr. Yance Arizona, S.H.,M.H.,M.A

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi hukum Pendekatan Berbasis Risiko (RBA) dalam regulasi obligasi daerah di Indonesia, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 (PMK 87/2024), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 (POJK 10/2024). Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stagnasi penerbitan obligasi daerah dan merumuskan rekomendasi kebijakan ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dokumenter, yang didukung oleh analisis deskriptif data survei terhadap 102 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi obligasi daerah di Indonesia telah mengintegrasikan RBA secara komprehensif. Meskipun demikian, implementasi RBA tersebut belum efektif dalam mendorong penerbitan obligasi daerah. Stagnasi penerbitan disebabkan oleh interaksi kompleks antara kendala kapasitas pemerintah daerah (SDM, institusi), kompleksitas regulasi dan prosedur persetujuan di tingkat pusat, persepsi risiko pasar yang tinggi, serta rendahnya tingkat literasi keuangan dan investasi di kalangan masyarakat. Terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan antara desain regulasi yang idealistik dengan kapasitas riil pemerintah daerah. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi penyederhanaan prosedur persetujuan, penguatan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan, perancangan strategi literasi dan sosialisasi yang masif dan tertarget, serta pengembangan model-model pembiayaan inovatif yang lebih adaptif.

This study aims to critically analyze the legal construction of the Risk-Based Approach (RBA) within Indonesian regional bond regulations, particularly following the enactment of Law No. 1 of 2022 (UU HKPD), Minister of Finance Regulation No. 87 of 2024 (PMK 87/2024), and Financial Services Authority Regulation No. 10 of 2024 (POJK 10/2024). Furthermore, this research identifies the factors contributing to the stagnation of municipal bond issuance and formulates ideal policy recommendations to address these issues. The research methodology employed is doctrinal legal research utilizing statutory, conceptual, and documentary case-study approaches, supported by descriptive analysis of survey data from 102 respondents. The findings indicate that Indonesia's regional bond regulatory framework has comprehensively integrated RBA. Nevertheless, the implementation of this RBA has not effectively stimulated municipal bond issuance. The stagnation in issuance stems from a complex interplay of local government capacity constraints (human resources, institutions), the complexity of regulations and central approval procedures, high market risk perceptions, and low levels of financial and investment literacy among the public. A significant implementation gap exists between the idealistic regulatory design and the actual capacities of regional governments. Policy recommendations proposed include simplifying approval procedures, sustainably strengthening local government capacity, designing massive and targeted literacy and socialization strategies, and developing more adaptive innovative financing models.

Kata Kunci : Obligasi Daerah, Pendekatan Berbasis Risiko, Stagnasi Pasar, Regulasi Keuangan, Pemerintah Daerah