Gendered Vulnerabilities in ASEAN’s Disaster Governance: A Postcolonial Feminist Analysis of AADMER Through the Case of Cyclone Nargis (2008)

Nadia Azzahra Putri Situmeang, Dr. Diah Kusumaningrum, S.IP., M.A.

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Meskipun dipuji sebagai tonggak penting dalam pelembagaan kerja sama kawasan, pendekatan ASEAN terhadap tata kelola kebencanaan, khususnya melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap paradigma neoliberal dan teknokratis. Dengan menekankan kemitraan publik-swasta, koordinasi institusional, dan capaian yang terukur, kerangka kerja ini pada dasarnya gagal menjawab ketimpangan struktural yang membentuk dampak bencana terhadap berbagai komunitas. Pasca-bencana Siklon Nargis (2008), perempuan, terutama yang berada dalam usia reproduktif, kepala keluarga perempuan tunggal, dan kelompok sosial ekonomi rendah, menanggung beban secara tidak proporsional. Namun, suara dan kebutuhan mereka justru terpinggirkan dalam mekanisme pemulihan formal. Meskipun inklusi gender diakui dalam retorika kebijakan, pelaksanaannya kerap bersifat prosedural tanpa dampak transformatif. Penelitian ini menggunakan teori feminis pascakolonial sebagai lensa kritis untuk menelaah bagaimana respons kebencanaan ASEAN mendepolitisasi isu gender dan membungkam perspektif subaltern dengan dalih netralitas dan efisiensi. Kegagalan dalam mengintegrasikan jaringan perempuan akar rumput, mengakui kerja reproduktif yang tak dibayar, dan secara bermakna menghadapi kerentanan berbasis gender mencerminkan keterbatasan model ASEAN saat ini. Oleh karena itu, skripsi ini menggarisbawahi perlunya ada pergeseran menuju kerangka kerja feminis dekolonial yang menghargai pengetahuan lokal, memusatkan pengalaman hidup, dan menempatkan keadilan redistributif sebagai unsur penting dalam membangun tata kelola kebencanaan yang inklusif dan tangguh di Asia Tenggara.

While celebrated as a milestone in institutionalizing regional cooperation, ASEAN's approach to disaster governance, particularly through the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), reflects an increasing alignment with neoliberal and technocratic paradigms. Emphasizing public-private partnerships, institutional coordination, and quantifiable outcomes, the framework has largely failed to address the structural inequalities that shape how disasters impact different communities. In the aftermath of Cyclone Nargis (2008), women, especially those of reproductive age, single female heads of household, and those from lower socioeconomic groups, bore disproportionate burdens. Yet, their voices and needs were sidelined in formal recovery mechanisms. While gender inclusion is acknowledged in policy rhetoric, it is often implemented through procedural frameworks that lack transformative potential. This research employs postcolonial feminist theory as a critical lens to interrogate how ASEAN's disaster responses depoliticize gender and silence subaltern perspectives under the guise of neutrality and efficiency. The failure to integrate grassroots women's networks, recognize unpaid reproductive labor, and meaningfully confront gendered vulnerabilities reveals the limits of ASEAN's current model. Hence, this undergraduate thesis underlines that a shift toward a decolonial feminist framework is necessary, one that values local knowledge, centers lived experiences, and foregrounds redistributive justice as essential elements in building inclusive and resilient disaster governance in Southeast Asia.

Kata Kunci : Disaster Governance, ASEAN, AADMER, Cyclone Nargis, Postcolonial Feminism, Neoliberal Governance Trends