MENELISIK KETERKAITAN PROKLAMASI SEBAGAI AWAL TATANAN HUKUM BARU DENGAN PERUMUSAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Hartadi, Dian Agung Wicaksono

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

MENELISIK KETERKAITAN PROKLAMASI SEBAGAI AWAL TATANAN HUKUM BARU DENGAN PERUMUSAN KONSTITUSI DI INDONESIA

INTISARI

Hartadi

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis mengapa Proklamasi dipresuposisikan sebagai awal dari tatanan hukum baru suatu negara; 2) menganalisis apakah Proklamasi memiliki implikasi terhadap perumusan Konstitusi suatu negara dan relevankah dikaitkan dengan konteks Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran utuh, maka selain Indonesia, juga diteliti pada konteks negara Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar yang lahir pasca kolonialisme-imperialisme abad ke-20 (pasca Perang Dunia Kedua) di Asia Tenggara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan: 1) statute approach; 2) historical approach; 3) comparative approach; dan 4) conceptual approach. Data penelitian dianalisis secara desktiptif-kualitatif menggunakan teori grundnorm Kelsen dan staatsfundamentalnorm Nawiasky. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proklamasi dipresuposisikan sebagai awal tatanan hukum baru suatu negara karena sepanjang telah secara efektif berhasil: (a) merubah alasan validitas maupun (b) menciptakan validasi baru atas tatanan hukum suatu negara, maka tanpa adanya presuposisi: (1) tatanan hukum lama tidak akan diakhiri; (2) tatanan hukum baru tidak akan bermula; dan (3) tidak akan ada tindakan hukum dan/ atau produk hukum di suatu negara, bahkan tidak dapat disebut sebagai negara dalam arti “a national legal order”. Hasil analisis secara teoritis-filosofis maupun faktual terhadap Indonesia dengan pembanding negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara mengkonfirmasi hasil penelitian tersebut; dan 2) Benar bahwa Proklamasi memiliki implikasi terhadap perumusan Konstitusi suatu negara, dan relevan untuk konteks Indonesia terkonfirmasi dari hasil penelitian terhadap: (1) negara yang kemerdekaannya diberikan oleh negara lain atau melalui perjanjian internasional (lembaga internasional), maupun (2) melalui revolusi terhadap pemerintahan kolonial, karena revolusi tersebut berhasil, maka secara meta juristic merubah alasan validitas Konstitusi sebelum Proklamasi kemerdekaan dan menciptakan dasar validitas atas perumusan Konstitusi negara-negara tersebut sehingga tatanan hukum baru suatu negara dapat bermula. 

Kata Kunci: Proklamasi, Presuposisi, Perumusan Konstitusi, Tatanan Hukum Baru

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROCLAMATION AS THE BEGINNING OF A NEW LEGAL ORDER AND THE FORMULATION OF THE CONSTITUTION IN INDONESIA

ABSTRACT

Hartadi

This research aims to: 1) analyze why the Proclamation is presupposed as the beginning of a country's new legal order; 2) analyze whether the Proclamation has implications for the formulation of a country's Constitution and whether it is relevant in the Indonesian context. To get a complete picture, in addition to Indonesia, the context of Singapore, Malaysia, Cambodia, Laos, Vietnam and Myanmar, which were born after 20th century colonialism-imperialism (post-Second World War) in Southeast Asia, are also studied. This normative research uses: 1) statute approach; 2) historical approach; 3) comparative approach; and 4) conceptual approach. The research data is analyzed descriptively-qualitatively using Kelsen's grundnorm theory and Nawiasky's staatsfundamentalnorm.

The findings in this study show that: 1) The Proclamation is presupposed as the beginning of a country's new legal order because to the extent that it has effectively succeeded in: (a) changing the grounds of validity and (b) creating a new validation of a country's legal order, then without the presupposition: (1) the old legal order will not end; (2) the new legal order will not begin; and (3) there will be no legal actions and/or legal products in a country, and it cannot even be called a country in the sense of “a national legal order”. The results of theoretical-philosophical and factual analysis of Indonesia with the comparison of independent countries after the Second World War in Southeast Asia confirm the results of this research; and 2) That the Proclamation has implications for the formulation of a country's Constitution, and is relevant to the Indonesian context, is confirmed by research on: (1) countries whose independence was granted by other countries or through international treaties (international institutions), as well as (2) through revolutions against colonial rule, because these revolutions were successful, then meta-juristically changing the reason for the validity of the Constitution before the Proclamation of independence and creating a valid basis for the formulation of the Constitution of these countries so that the new legal order of a country can begin.

Keywords: Proclamation, Presupposition, Formulation of the Constitution, a New Legal Order

Kata Kunci : Keywords: Proclamation, Presupposition, Formulation of the Constitution, a New Legal Order