Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak: Studi Kasus Kota Surakarta

Dhefriyan Hassan Maulana, Kafa Abdallah Kafaa, S.Sos., M.A.

2025 | Skripsi | ILMU SOSIATRI

ABSTRAK 

Wacana membangun kota yang layak bagi semua orang khususnya anak semakin masif dipromosikan sebagai agenda global dan telah diarusutamakan di berbagai negara salah satunya Indonesia melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Di sisi lain, model tata kelola kolaboratif (collaborative governance) sebagai pendekatan yang mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi relevan dalam implementasi KLA. KLA merupakan kebijakan nasional yang diprakarsai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sinergi antara swasta, masyarakat, media, akademisi, serta melibatkan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola kolaboratif dalam implementasi KLA di Kota Surakarta. Untuk menganalisis proses kolaborasi yang terjadi, peneliti mengoperasionalkan ”The Integrative Framework for Collaborative Governance” melalui pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam implementasi KLA di Kota Surakarta yang terjadi melalui Gugus Tugas KLA berjalan secara simultan, terintegrasi, dan tanpa menemui hambatan yang signigfikan. Peneliti juga mengidentifikasi beberapa determinan penting yang bekerja dan berpengaruh secara dominan yakni: kesamaan visi pemangku kepentingan; dukungan berbagai kebijakan daerah dan penganggaran untuk operasional; keberpihakan kepala daerah dan komitmen Gugus Tugas dalam mendukung ketercapaian KLA; keberadaan ruang diskusi dan mekanisme redistribusi pengetahuan dan sumber daya; serta jaringan kemitraan eksternal yang dikembangkan sebagai dukungan alternatif selain prakarsa pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktik baik tata kelola kolaboratif KLA yang dapat direplikasi. Namun, peneliti juga memberikan catatan kritis sekaligus menyorot keterbatasan penelitian ini tentang pentingnya mempertimbangkan konteks sistem dan mekanisme resiliensi institusi yang belum dibahas secara komprehensif.

ABSTRACT 

The discourse on building a city that are suitable for everyone, especially children, is increasingly being promoted as a global agenda and has been mainstreamed in various countries, one of which is Indonesia through the Kota Layak Anak (KLA) policy. On the other hand, the “collaborative governance” model as an approach that encourages the involvement of various stakeholders is relevant in the implementation of KLA. KLA is a national policy initiated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and its implementation is carried out by the Regency/City Government with synergy between the private sector, community, media, academics, and involving children. This study aims to determine and analyze collaborative governance in the implementation of KLA in Surakarta City. To analyze the collaboration process that occurs, the researcher operationalizes "The Integrative Framework for Collaborative Governance" through a qualitative research approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and literature studies. The results of this study indicate that the collaborative governance process in the implementation of KLA in Surakarta City carried out through the KLA Task Force runs simultaneously, integrated, and without encountering significant obstacles. Researcher also identified several important determinants that work and have a dominant influence, namely: shared vision of stakeholders; support for various regional policies and budgeting for operations; the support of regional heads and the commitment of the Task Force in supporting the achievement of KLA; the existence of discussion spaces and mechanisms for the distribution of knowledge and resources; and external partnership networks developed as alternative support in addition to local government initiatives. The results of this study can be a reference for best practices in collaborative governance of KLA that can be replicated. However, researcher also provides important notes while highlighting the limitations of this study regarding the importance of considering the system context and institutional resilience mechanisms that have not been discussed comprehensively.

Kata Kunci : Tata Kelola, Kolaborasi, Pemangku Kepentingan, Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak/Governance, Collaboration, Stakeholders, Policy Implementation, Child-Friendly Cities