Urgensi Naskah Akademik terhadap Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Rizki Fauzan Yusuf, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak tidak diwajibkannya naskah akademik terhadap Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang dan urgensi diwajibkannya naskah akademik terhadap Undang-Undang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang. Hal ini beranjak dari Perpu yang dapat digunakan oleh Presiden dalam mengatasi kegentingan yang memaksa sebagaimana di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan seiring berjalannya waktu akan ditetapkan menjadi Undang-Undang Penetapan Perpu sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dikenal juga dengan  UU P3, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan topik penelitian yang dilengkapi dengan wawancara sebagai bentuk konfirmasi terhadap bahan hukum yang ada.

Beranjak dari analisis yang ada, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai undang-undang yang berasal dari penetapan Perpu yang dikecualikan dari kewajiban untuk disertai naskah akademik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (4) maupun tidak adanya ruang perubahan/penyesuaian norma Perpu yang akan ditetapkan menjadi undang-undang sebagaimana di dalam Pasal 52 ayat (3) UU P3 menjadikan Perpu dan UU Penetapannya dapat digunakan secara berlebihan, bahkan disalahgunakan dalam rangka menghadirkan suatu perundang-undangan tanpa adanya ruang partisipasi masyarakat dan kajian ilmiah yang memadai. Sehingga perlu adanya gagasan untuk menyertakan naskah akademik terhadap undang-undang yang berasal dari penetapan Perpu yang akan berlaku secara terus menerus setelah kegentingan yang memaksa agar memastikan kesesuaian undang-undang penetapan Perpu tersebut dengan konsep negara hukum, pembatasan kekuasaan, demokrasi, maupun dengan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan secara normal dengan membuka ruang adanya penyesuaian norma yang telah ada di Perpu yang akan ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan kajian ilmiah yang ada melalui naskah akademik.

This research aims to examine the impact of not requiring an academic manuscript on the Law on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Indonesian: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, known as Perpu) into Law and the urgency of requiring an academic manuscript on the Law on the Enactment of Perpu into Law. This is based on the Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) that can be used by the President to address urgent situations as stipulated in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and over time will be enacted into a Law on the Enactment of Perpu as regulated in Article 52 paragraph (4) of Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation (also known as the P3 Law, as amended by Law No. 15 of 2019 and Law No. 13 of 2022).

This research is a normative legal study that examines various primary and secondary legal materials related to the research topic, supplemented by interviews as a form of confirmation of the existing legal materials.

Based on the existing analysis, it is concluded that the regulation regarding laws originating from the enactment of Perpu, which are exempted from the obligation to be accompanied by an academic manuscript as stipulated in Article 43 paragraph (4), and the lack of space for changes/adaptations of Perpu norms that will be enacted into laws as stipulated in Article 52 paragraph (3) of the P3 Law, makes Perpu and its enacted laws potentially subject to excessive use, even misuse, in the context of presenting legislation without adequate space for public participation and scientific study. Therefore, there is a need for the idea of including an academic manuscript for laws originating from the enactment of government regulations in lieu of laws (Perpu) that will continue to be in effect after the state of emergency ends, to ensure the conformity of these Perpu laws with the concepts of the rule of law, power limitation, democracy, and the principles of normal legislative regulations. This can be achieved by allowing adjustments to the norms already present in the Perpu that will be enacted into law based on existing scientific studies through an academic manuscript.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Naskah Akademik; Government Regulation in Lieu of Law, Law on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law, Academic Manuscrip