Power Struggle and Political Tug-of-War: Examining Myanmar’s Failed Democratic Consolidation under Aung San Suu Kyi’s Leadership

I Gusti Ayu Indira Lakshmi Anom, Muhammad Rum, SIP, IMAS, Ph.D.

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

    Dominasi mendalam Tatmadaw atas struktur politik dan ekonomi Myanmar terus menjadi hambatan utama dalam proses demokratisasi negara tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi 2008, militer diberikan alokasi sebesar 25% kursi parlemen, yang memberikannya kekuasaan substansial dalam proses legislasi serta kemampuan untuk memveto amandemen konstitusi. Tatmadaw juga mempertahankan dominasinya atas negara melalui pemanfaatan ketentuan konstitusional, pengaruh politik, serta penguasaan atas aset ekonomi strategis dan perdagangan internasional. Di sisi lain, Aung San Suu Kyi yang dijuluki sebagai “Burma’s woman of destiny” dan simbol harapan demokrasi Myanmar, menghadapi hambatan yang terus-menerus dalam upayanya membatasi pengaruh politik dan ekonomi Tatmadaw akibat dinamika perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dengan rezim militer. Skripsi ini mengkaji hambatan serta tarik-menarik kekuasaan dalam upaya demokratisasi Myanmar dengan menggunakan kerangka teori demokratisasi yang dipimpin oleh rezim otoriter (authoritarian-led democratization) dan konsolidasi demokrasi (democratic consolidation). Skripsi ini berargumen bahwa kegagalan Aung San Suu Kyi dalam mencapai konsolidasi demokrasi disebabkan oleh tidak adanya konsensus kerja sama dengan Tatmadaw, konflik kekuasaan yang mengakar dalam sistem politik Myanmar, serta dinamika tarik-ulur yang berkelanjutan antara Aung San Suu Kyi dan Tatmadaw terkait otoritas politik. Keengganan Suu Kyi untuk mengecam militer Myanmar atas perlakuannya terhadap kelompok Rohingya juga telah memicu kecaman internasional yang luas dan merusak citranya sebagai pembela hak asasi manusia. Kurangnya intervensi dari komunitas internasional, disertai dengan tidak adanya sanksi yang tegas serta efektivitas hukuman yang terbatas, telah memungkinkan rezim militer untuk semakin mengonsolidasikan kekuasaannya di kawasan, sehingga membuat arah perkembangan demokrasi di Myanmar tetap berada dalam ketidakpastian yang tinggi.

The Tatmadaw’s entrenched dominance over Myanmar’s political and economic structures continues to pose a major obstacle to the country’s democratization process. Owing to the provisions of the 2008 Constitution, the military is allocated 25% of parliamentary seats, giving it substantial power over legislation and the ability to veto constitutional amendments. The Tatmadaw also retains substantial dominance over the state by employing constitutional provisions, leveraging political authority, and maintaining control over key economic assets and international commerce. On the other hand, hailed as “Burma’s woman of destiny” and a symbol of democratic hope, Aung San Suu Kyi’s attempts to curb the Tatmadaw’s political and economic influence have been consistently hindered by enduring power struggles with the military regime. This thesis examines the obstacles and power struggle within Myanmar’s democratic efforts by employing the theoretical lenses of authoritarian-led democratization and democratic consolidation. This thesis argues that Aung San Suu Kyi’s failure to achieve democratic consolidation was primarily driven by the absence of a cooperative consensus with the Tatmadaw, the entrenched power struggle within Myanmar’s political system, and the ongoing push-and-pull dynamic between Aung San Suu Kyi and the Tatmadaw over political authority. Suu Kyi’s unwillingness to challenge the military over its treatment of the Rohingya has also elicited widespread international condemnation and eroded her standing as a human rights advocate. The lack of international intervention, combined with the absence of meaningful punitive measures and the limited effectiveness of sanctions, has enabled the military regime to further consolidate its power within the region and renders the trajectory of the country’s democratic development highly uncertain.

Kata Kunci : Myanmar, democratic consolidation, Tatmadaw, Aung San Suu Kyi, authoritarian-led democratization, civil–military relations, 2008 Constitution, Rohingya crisis, international pressure, political transition.