"Transformasi Ruang Publik: Relokasi Pedagang Kaki Lima Menjadi Teras Malioboro"

Faaris Satriya Dharmawan, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Transformasi ruang publik di kawasan perkotaan sering kali mencerminkan negosiasi kompleks antara kebijakan negara, dinamika sosial, dan kepentingan ekonomi. Penelitian ini mengkaji proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar Malioboro, Yogyakarta ke lokasi baru yang disebut Teras Malioboro 1 dan 2. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya revitalisasi kawasan heritage dan pendaftaran “Sumbu Filosofi Yogyakarta” sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO. Studi ini menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre untuk menganalisis bagaimana ruang publik dikonsepkan, digunakan, dan dimaknai oleh para aktor, khususnya para PKL dan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana birokratisasi membentuk tata kelola ruang publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedagang, aparat pemerintah, dan pengunjung, serta observasi lapangan dan dokumentasi. Lokasi penelitian difokuskan pada Teras Malioboro 1. Analisis menggunakan kerangka trialektika ruang Lefebvre (conceived, perceived, dan lived space), yang memungkinkan interpretasi ruang sebagai produk sosial dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi ini menciptakan struktur birokrasi baru yang melegalkan dan mengatur aktivitas ekonomi informal. Meski kebijakan ini meningkatkan keteraturan ruang dan legalitas usaha PKL, dampaknya juga mencakup berkurangnya interaksi sosial spontan dan penurunan pendapatan pedagang. Transformasi ini mencerminkan pergeseran fungsi ruang publik dari inklusif dan organik menjadi teratur dan terbirokratisasi, serta menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan inklusivitas kebijakan tata ruang kota di era neoliberalisme.

The transformation of public space in urban areas often reflects complex negotiations between state policy, social dynamics, and economic interest. This study explores the relocation of street vendors (PKL) from the sidewalks of Malioboro, Yogyakarta, to designated areas called Teras Malioboro 1 and 2. This policy, initiated as part of the city’s heritage revitalization and the effort to register the “Philosophical Axis of Yogyakarta” as a UNESCO World Heritage Site, has significantly altered the function and character of public space. Using Henri Lefebvre's theory of the production of space, this research examines how public space is conceived, perceived, and lived by different actors, especially the affected vendors and urban authorities.

This study uses a qualitative case study approach to analyze how bureaucratization shapes public space governance. Data were collected through in-depth interviews with street vendors, local government officials, and visitors, supported by field observations and documentation. The research was conducted at Teras Malioboro 1 in Yogyakarta. The analytical framework is based on Lefebvre’s spatial triad (conceived, perceived, and lived space), enabling an interpretation of space as a socio-political product.

The findings indicate that the relocation created a new bureaucratic structure that formalizes and regulates previously informal economic activities. While the policy improved spatial order and legal recognition for vendors, it also reduced spontaneous social interaction and vendor income. The transformation reflects a shift in the function of public space from inclusive and organic to regulated and bureaucratized raising questions about the inclusivity and sustainability of urban spatial policies in the neoliberal era.

Kata Kunci : Kata Kunci: Ruang publik, Relokasi PKL, Produksi ruang, Birokratisasi