penerapan prinsip eco-justice dalam pemanfaatan hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki oleh badan bank tanah

Adjie Hari Setiawan, Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai permasalahan kontekstualisasi Hak Pengelolaan oleh Badan Bank Tanah serta mengkaji mengenai koherensi kebijakan Badan Bank Tanah terhadap prinsip keadilan ekologis (eco-justice) dalam pemanfaatan Hak Pengelolaan atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal dengan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan ilmu sosial. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap responden perwakilan Badan Bank Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada penerapan keadilan ekologis (eco-justice) dalam pemanfaatan Hak Pengelolaan atas tanah oleh Badan Bank Tanah yaitu: pertama, adanya overlapping kewenangan. Kewenangan Badan Bank Tanah dapat berpotensi terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, serta tim Percepatan Reforma Agraria. Kedua, norma yang mengatur mengenai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak diatur secara spesifik dalam peraturan Badan Bank Tanah baik dalam lingkup Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Ketiga, tidak maksimalnya penerapan keadilan ekologis (eco-justice) disebabkan ketidakjelasan norma yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kerusakan lingkungan diatas tanah Hak Pengelolaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi pentingnya penerapan keadilan ekologis (eco-justice) secara sistematis dan menyeluruh dalam tata kelola pemanfaatan Hak Pengelolaan oleh Badan Bank Tanah guna menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

This research aims to examine the contextualization of Management Rights by the Land Bank Agency and examine the coherence of the Land Bank Agency's policies with the principle of ecological justice (eco-justice) in the utilization of land Management Rights. This research uses a socio-legal approach with a qualitative descriptive method through legislation, concepts, cases, and social science approaches. Data were obtained through literature studies and interviews with respondents representing the Land Bank Agency. The results of the research indicate that there are problems in regulating norms regarding ecological justice (eco-justice) in the utilization of land Management Rights by the Land Bank Agency, namely: first, there is overlapping authority. The authority of the Land Bank Agency has the potential to compete with the agendas of the Regional Government, the Ministry of ATR/BPN, and the Agrarian Reform Acceleration Team. Second, norms governing protection and management efforts are not regulated in the Land Bank Agency's regulations, either in the Job Creation Law, Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, or Presidential Regulation Number 113 of 2021 concerning the Structure and Implementation of the Land Bank Agency. Third, the suboptimal implementation of ecological justice (eco-justice) in the utilization of Management Rights is due to the unclear norms governing accountability for environmental damage on land with Management Rights. This research provides recommendations on the importance of implementing ecological justice (eco-justice) systematically and comprehensively in the governance of the utilization of Management Rights by the Land Bank Agency to ensure community welfare and environmental sustainability.

Kata Kunci : penerapan keadilan ekologis (eco-justice), kewenangan hak pengelolaan, hak atas tanah, badan bank tanah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup