Pelaksanaan Desentralisasi Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Di Kabupaten Kupang Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Naldi Edison Oematan, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui hierarki peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan MBLB di Daerah, sehingga melihat dengan jelas dinamika yang terjadi dalam substansi hukum terkait desentralisasi, dan implikasinya terhadap pengelolaan pertambangan MBLB di Kabupaten Kupang dalam kerangka pemenuhan SDGs.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Dengan menggunakan data-data primer dan sekunder, serta melakukan wawancara kepada beberapa responden. Hasilnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, substansi peraturan perundang-undangan menampilkan semangat desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan MBLB, yang masih diakui secara normatif dalam UU 23/2014. Namun kewenangan yang diberikan kepada daerah bersifat delegatif dan terbatas, kemudian timbul dinamika mengarah pada sentralisasi oleh Pemerintah Pusat, lewat eksistensi beberapa regulasi seperti UU 3/2020 serta UU 11/2020 dan aturan turunannya terkait pengelolaan pertambangan yang lebih berpusat. Dominasi pusat ini berdampak pada pengabaian konteks lokal serta mengancam prinsip partisipasi, transparansi, dan pelayanan publik. analisis di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa potensi MBLB yang tersebar di beberapa kecamatan belum dikelola secara optimal karena terbatasnya ruang kewenangan dan inovasi daerah. Hal ini menimbulkan sejumlah implikasi di daerah seperti: lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan (multi-level governance), rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya kapasitas daerah, hingga potensi konflik kewenangan, serta belum selarasnya praktik pengelolaan pertambangan dengan pilar-pilar Sustainable Development Goals (SDGs).

This study aims to map and determine the hierarchy of laws and regulations, which regulate decentralization in the management of MBLB mining in the Regions, so as to clearly see the dynamics that occur in the legal substance related to decentralization, and its implications for the management of MBLB mining in Kupang Regency within the framework of fulfilling the SDGs.

This study uses a normative-empirical research method. By using primary and secondary data, as well as conducting interviews with several respondents. The results were analyzed qualitatively with a legislative approach and described descriptively.

This research shows that the substance of laws and regulations displays the spirit of decentralization in the management of MBLB mining, which is still recognized normatively in Law 23/2014. However, the authority given to the regions is delegative and limited, then a dynamic arises leading to centralization by the Central Government, through the existence of several regulations such as Law 3/2020 and Law 11/2020 and its derivative regulations related to more centralized mining management. This central dominance has an impact on the neglect of the local context and threatens the principles of participation, transparency, and public service. Analysis in Kupang Regency shows that the potential of MBLB spread across several sub-districts has not been optimally managed due to limited regional authority and innovation. This has a number of implications in the regions such as: weak coordination between levels of government (multi-level governance), low community participation, declining regional capacity, to potential conflicts of authority, and inalignment of mining management practices with  the pillars of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata Kunci : Pelaksanaan Desentralisasi, Implikasi, Pengelolaan Pertambangan MBLB, Sustainable Development Goals (SDGs).