Politics of Accommodation sebagai Strategi Mengurai Protracted Conflict di Thailand Selatan (2013 - 2024)

Najmah Sasi Kirana, Dr. Diah Kusumaningrum

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisis konflik berkepanjangan (protracted conflict) di Thailand Selatan, khususnya pada kelompok minoritas Melayu-Muslim Patani, dengan menggunakan pendekatan Politics of Accommodation dari Arend Lijphart. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun yang  diwarnai kekerasan sporadis dan kebuntuan politik. Melalui studi kasus dari periode 2013 hingga 2024, penelitian ini mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip akomodasi politik, seperti grand coalition, cultural autonomy, proportionality, dan minority veto telah atau belum diterapkan dalam upaya resolusi konflik oleh pemerintahan Thailand, dari era Yingluck Shinnawatra hingga Paetongtarn Shinnawatra. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat inisiatif dialog damai dan pengakuan atas identitas lokal, politik akomodasi belum dijalankan secara penuh. Ketidakhadiran struktur representasi formal, pembatasan otonomi budaya, ketimpangan distribusi kekuasaan, dan minimnya perlindungan atas hak minoritas menyebabkan perdamaian yang dihasilkan bersifat sementara dan belum berkelanjutan. Oleh karena itu, politik akomodasi perlu diinstitusionalisasi lebih jauh agar dapat menjawab akar konflik secara struktural dan mencegah siklus kekerasan berulang.

This research analyzes the protracted conflict in Southern Thailand, particularly involving the Malay-Muslim Patani community, using Arend Lijphart’s Politics of Accommodation framework. The conflict has persisted for decades, marked by sporadic violence and political deadlock. Through a case study spanning from 2013 to 2024, this study evaluates the extent to which key principles of political accommodation, such as grand coalition, cultural autonomy, proportionality, and minority veto have been implemented in Thailand’s conflict resolution efforts, from the administration of Yingluck Shinawatra to Paetongtarn Shinawatra. Employing a qualitative case study method and document analysis, the research finds that despite ongoing peace dialogues and symbolic recognition of local identity, genuine political accommodation remains limited. The absence of formal representation structures, restricted cultural autonomy, disproportional power distribution, and the lack of minority protection mechanisms result in peace efforts that are temporary and unsustainable. Therefore, institutionalizing political accommodation is essential to address the structural roots of the conflict and prevent the recurrence of violence.

Kata Kunci : Thailand Selatan, Melayu-Muslim Patani, politics of accommodation, protracted conflict, Lijphart